Jaksa KPK Tuntut Azis Syamsuddin Dipenjara 4 Tahun 2 Bulan dan Dicabut Hak Politik

  • 24 Januari 2022 18:20 WITA
Azis Syamsuddin Kenakan Kemeja Putih sambil Membawa Buku Catatan saat Menghadiri Sidang dengan Agenda Pembacaan Tuntutan Jaksa KPK

Males Baca?


MCWNEWS.COM, JAKARTA - Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meyakini mantan Wakil Ketua DPR RI, Azis Syamsuddin, telah terbukti bersalah menyuap Penyidik KPK asal Polri, AKP Stepanus Robin Pattuju. Azis menyuap Stepanus Robin terkait pengurusan perkara yang sedang ditangani KPK.

Berdasar pada keyakinan tersebut, tim jaksa KPK menuntut agar Azis Syamsuddin dihukum empat tahun dan dua bulan penjara. Politikus Golkar tersebut juga dituntut oleh jaksa KPK untuk membayar denda sebesar Rp250 juta subsider enam bulan kurungan.

"Menyatakan terdakwa Azis Syamsuddin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar tindak pidana korupsi dalam dakwaan pertama," kata Jaksa KPK, Lie Putra Setiawan saat membacakan surat tuntutan Azis Syamsuddin di ruang sidang Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Senin (24/1/2022).

"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M Azis Syamsuddin dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 2 bulan serta pidana denda Rp250 juta subsider 6 bulan kurungan," imbuhnya.

Tak hanya itu, jaksa juga menuntut pidana tambahan terhadap Azis Syamsuddin. Pidana tambahan tersebut yakni meminta agar hakim mencabut hak Azis Syamsuddin untuk dipilih sebagai pejabat publik selama lima tahun setelah menjalani pidana pokok.

"Menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik atau politik selama 5 tahun terhitung sejak terdakwa selesai menjalani masa pidana pokok," kata Jaksa Lie.

Dalam melayangkan tuntutannya, jaksa mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan. Adapun, hal-hal yang memberatkan jaksa dalam menuntut Azis yakni, karena terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Kemudian, perbuatan terdakwa Azis Syamsuddin juga dinilai telah merusak citra dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI). Terdakwa Azis juga dianggap tidak mengakui kesalahannya dan berbelit-belit selama persidangan.

"Sedangkan hal yang meringankan, terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya," sambungnya.


Halaman :

TAGS :

Komentar