KPK Rapat Bareng Kemenhub, Bahas Apa?

  • 06 Maret 2022 20:20 WITA
Kepala Satuan Tugas Korsup Wilayah V KPK, Dian Patra

Males Baca?


MCWNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Kedeputian Bidang Koordinasi dan Supervisi (Korsup) menggelar rapat koordinasi (rakor) bersama Kementerian Perhubungan (Kemenhub) pada Jumat, 4 Maret 2022. Salah satu yang dibahas dalam rapat tersebut yakni, pengoptimalan fungsi pengawasan dalam pelayanan publik di Kemenhub.

“KPK bekerja lintas pihak, tidak hanya dengan Pemda, Kementerian, Lembaga, tetapi dengan berbagai kalangan. Ada beberapa perjanjian kerja sama KPK dengan instansi lain salah satunya dengan Jamdatun Kejaksaan dalam fungsi Jaksa Pengacara Negara untuk mendukung program penyelamatan aset dan penerimaan negara,” ujar Kepala Satuan Tugas Korsup Wilayah V KPK Dian Patria melalui keterangan resminya.

Dian menjelaskan, apa yang KPK lakukan di Korsup itu adalah pencegahan offensif. Artinya, kata Dian, KPK memotret kepatuhan yang ada di suatu instansi, misalnya di Kemenhub, ada bandara, KSOP, dan pengguna layanan. KPK menyoroti bagaimana kepatuhan pengguna layanan di instansi tersebut, bagaimana pembayaran PNBP-nya, termasuk kepatuhannya seperti izin dan kewajiban lainnya.

“Setelah asesmen kepatuhan dilakukan, sama-sama kita dorong tingkat kepatuhannya,” jelas Dian.

Dari koordinasi yang sebelumnya dilakukan dengan instansi terkait seperti Ombudsman RI, KPK menilai perlunya pembenahan di beberapa area pelayanan publik di lingkungan Kementerian Perhubungan. Hal tersebut juga berkaitan dengan upaya-upaya perbaikan yang KPK dorong di Pemerintah Daerah (pemda) misalnya optimalisasi pajak daerah dan manajemen aset.

“Transparansi dan keterbukaan informasi publik juga menjadi indikator kunci pembenahan,” tambah Dian.

Kepala Biro LPPBMN Kemenhub Dedy Cahyadi menyampaikan bahwa salah satu hal yang perlu dilakukan pihaknya adalah pemetaan dan mitigasi risiko. Ia sepakat jika transformasi digital tidak ditempatkan pada pelayanan transportasi saja tetapi juga di pengadaan barang dan jasa (pbj).

“Artinya tidak ada lagi kontak, klarifikasi, interaksi langsung secara fisik dengan peserta pengadaan sehingga akhirnya kita hanya melihat dashboard harga saja setelah melihat syarat-syarat lainnya seperti kualifikasi, tenaga pekerja, metodologi dan lainnya sudah terpenuhi,” ujar Dedy.

Sekretaris Inspektorat Jenderal Kemenhub Rosita Sinaga menyampaikan bahwa perlu dukungan KPK dalam fungsi korsup sebagai penghubung antara Kemenhub dengan lintas instansi lain yang terkait agar permasalahan yang selama ini berkembang dapat segera teratasi.

“Satu yang menarik berbicara pelabuhan, seolah-olah hanya ada di Kemenhub. Padahal pelaku-pelakunya, bukan hanya Kemenhub saja. Tapi ada Bea Cukai di sana, ada Imigrasi, Kementerian Perdagangan, Pemda, dan Karantina juga,” ujar Rosita.

Menutup pertemuan, guna mendukung kegiatan koordinasi, KPK meminta jajaran Kemenhub untuk menyediakan sejumlah data se-Indonesia.

“Tolong segera disiapkan setidaknya 8 data yang kami butuhkan di antaranya data PNBP Perhubungan Darat, Laut dan Udara, data P3D berikut progres dan rencana aksinya, data aset dan permasalahannya, data Proyek Strategis Nasional (PSN), data Terminal khusus TUKS atau Pelsus terkait perizinannya, data Badan Usaha Pelabuhan dan Bandar Udara dan kepatuhannya, data kerjasama operasi (KSO), terakhir Flight Information Region (FIR) atau Penyesuaian Area Layanan Navigasi Penerbangan,” tutup Dian.

Rakor juga dihadiri oleh Sekretaris Direktorat Jenderal (Sesditjen) Perhubungan Darat, Laut, Udara, Perkeretapian, Sekretaris Badan (Sesban) Pengembangan SDM Perhubungan, Sesban Penelitian Pengembangan Perhubungan, dan Sesban Pengelolaan Transportasi Jabodetabek. (ads)



TAGS :

Komentar