KPK Selisik Upaya Kesampingkan Aturan Hukum dalam Pembangunan Gereja Kingmi Papua

  • 08 Maret 2022 10:55 WITA

Males Baca?


MCWNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga ada upaya dari pihak-pihak tertentu untuk mengesampingkan aturan hukum dalam proyek pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 di Kabupaten Mimika, Papua. Dugaan itu kemudian dikonfirmasi penyidik lewat dua saksi.

Dua saksi yang dikonfirmasi ihwal dugaan ketidakpatuhan aturan hukum dalam pembangunan Gereja Kingmi itu yakni, Koordinator Project Manager PT Waringin Megah, Daem Nova Prihanto dan swasta atas nama Achilees Hugo Krisna Noya. Keduanya diperiksa pada Senin (7/3/2022), kemarin.

"Kedua saksi hadir dan dikonfirmasi antara lain mengenai dengan pelaksanaan teknis yang dilakukan oleh kontraktor maupun konsultan perencana di mana diduga ada arahan tertentu dari pihak yang terkait dengan perkara ini agar mengesampingkan aturan-aturan hukum dalam proses pelaksanaan pekerjaan proyek nantinya," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri melalui pesan singkatnya, Selasa (8/3/2022).

Sementara saksi dari tim Estimator PT Waringin Megah, Julistiana tidak dapat hadir di pemeriksaan dan mengonfirmasi untuk melakukan penjadwalan ulang "Julistiana (tim estimator PT. Waringin Megah), tidak hadir dan mengkonfirmasi untuk dijadwal ulang kembali," jelas Ali.

Sekadar informasi, KPK sudah lama mengusut kasus dugaan korupsi terkait proyek pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 Tahap 1 tahun anggaran 2015 di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua. KPK sudah masuk proses penyidikan dalam pengusutan perkara tersebut.
Sejalan dengan proses penyidikan tersebut, KPK sebenarnya sudah menetapkan sejumlah tersangka dalam perkara ini. Berdasarkan informasi yang dihimpun tim MCWNEWS.COM, KPK telah menetapkan tiga orang tersangka dalam proses penyidikan perkara ini.

Ketiga tersangka tersebut yakni, seorang kepala daerah di Papua, seorang pejabat Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan seorang kontraktor. Juru Bicara KPK, Ali Fikri tidak membantah ihwal sudah adanya tersangka dalam perkara ini.

Kendati demikian, Ali masih enggan membeberkan siapa saja tersangka terkait dugaan korupsi pembangunan gereja di Mimika, Papua tersebut. Sebab, kata Ali, itu menjadi kebijakan baru pimpinan KPK saat ini.

"Kami saat ini belum dapat menyampaikan detail pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka karena sebagaimana telah kami sampaikan bahwa kebijakan Pimpinan KPK terkait ini adalah pengumuman tersangka akan dilakukan saat upaya paksa penangkapan atau penahanan telah dilakukan," beber Ali. (ads)



TAGS :

Komentar