Terungkap, Diduga Ada Praktik Bagi-bagi Kavling di Lahan Calon Ibu Kota Baru

  • 10 Maret 2022 16:55 WITA
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata Hadiri Rakor Pemberantasan Korupsi Terintegrasi di Kalimantan Timur

Males Baca?


MCWNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata mengungkap informasi mengejutkan soal adanya dugaan praktik kotor di lahan calon Ibu Kota Negara (IKN) daerah Kalimantan Timur. Diduga, ada praktik kotor bagi-bagi kavling di lahan Ibu Kota baru yang disebut dengan Nusantara.

Hal itu disampaikan langsung oleh Alex di depan pejabat Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur saat Rapat Koordinasi (Rakor) pemberantasan korupsi terintegrasi bersama. Alex mengaku KPK telah mendapat mandat dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengawal proses Ibu Kota Negara baru tersebut.

"Ternyata lahan IKN itu tidak semuanya clean and clearing. Dari informan kami, sudah ada bagi-bagi kavling. Bapak Presiden juga sudah meminta pengawalan IKN kepada KPK," kata Alex melalui keterangan resminya, Kamis (10/3/2022).

KPK mengendus ada bisnis kotor segelintir oknum di lahan Ibu Kota Nusantara. Oleh karenanya, Alex berharap kedepannya bisnis yang berkaitan dengan pembangunan Ibu Kota Nusantara dapat lebih memberikan manfaat kepada masyarakat Kaltim.

"Pajaknya dibayarkan, dampak lingkungan minim, perusahaan bertanggung jawab secara sosial, koordinasi pencegahan korupsi ke depan semakin baik," ujar Alex.

"Jangan sampai tikus mati di lumbung padi. Seharusnya tidak ada masyarakat miskin di Kaltim. Ibukota Negara (IKN) juga menjadi prioritas kami," imbuhnya.

Sekadar informasi, pemerintah semakin mantap untuk memindahkan Ibu Kota Indonesia ke daerah Kalimantan Timur. Tepatnya, di dua Kabupaten yakni Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara. Pemerintah juga sudah resmi menetapkan nama Ibu Kota Negara yang baru tersebut yakni dengan sebutan 'Nusantara'.

Namun sayangnya, salah satu daerah yang dipilih menjadi calon Ibu Kota baru Indonesia justru tersangkut kasus korupsi. Bupati nonaktif Penajam Paser Utara, Abdul Gafur Mas'ud ditetapkan sebagai tersangka. Ia diduga telah menerima suap terkait proyek pengadaan barang dan jasa serta perizinan di Penajam Paser Utara. (ads)



TAGS :

Komentar