KPK Kembali Selisik PT Waringin Megah di Kasus Korupsi Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32

  • 14 Maret 2022 14:30 WITA

Males Baca?


MCWNEWS.COM, JAKARTA - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menelisik keikutsertaan PT Waringin Megah dalam pengerjaan proyek pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 tahap 1 di Kabupaten Mimika, Papua. Demikian terungkap setelah penyidik memeriksa dua pegawai PT Waringin Megah yakni, Supriyanto dan Fauzi.

"Keduanya hadir dan didalami pengetahuannya antara lain proses keikusertaan perusahaan para saksi dalam pengerjaan proyek pembangunan gereja Gereja Kingmi Mile 32," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri melalui pesan singkatnya, Senin (14/3/2022).

Supriyanto dan Fauzi diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi. Keduanya diperiksa pada Jumat (11/3/2022) di Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Jawa Timur. Sementara tiga saksi lainnya dari pihak swasta tidak hadir memenuhi panggilan KPK. Ketiganya yaitu, Yudha K Patandianan; Yanti Hafid; serta Yatty Mayaut.

"KPK mengimbau untuk kooperatif kembali hadir pada pemanggilan tim penyidik selanjutnya," pungkasnya.

Sekadar informasi, KPK sudah lama mengusut kasus dugaan korupsi terkait proyek pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 Tahap 1 tahun anggaran 2015 di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua. KPK sudah masuk proses penyidikan dalam pengusutan perkara tersebut.
Sejalan dengan proses penyidikan tersebut, KPK sebenarnya sudah menetapkan sejumlah tersangka dalam perkara ini. Berdasarkan informasi yang dihimpun tim MCWNEWS.COM, KPK telah menetapkan tiga orang tersangka dalam proses penyidikan perkara ini.

Ketiga tersangka tersebut yakni, seorang kepala daerah di Papua, seorang pejabat Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan seorang kontraktor. Juru Bicara KPK, Ali Fikri tidak membantah ihwal sudah adanya tersangka dalam perkara ini.

Kendati demikian, Ali masih enggan membeberkan siapa saja tersangka terkait dugaan korupsi pembangunan gereja di Mimika, Papua tersebut. Sebab, kata Ali, itu menjadi kebijakan baru pimpinan KPK saat ini.

"Kami saat ini belum dapat menyampaikan detail pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka karena sebagaimana telah kami sampaikan bahwa kebijakan Pimpinan KPK terkait ini adalah pengumuman tersangka akan dilakukan saat upaya paksa penangkapan atau penahanan telah dilakukan," beber Ali. (ads)



TAGS :

Komentar