Kejaksaan Diminta Serius Ungkap Dugaan Korupsi Berjamaah di MRPB

  • 20 April 2022 16:35 WITA
Direktur Lembagga Bantuan Hukum Gerakan Papua Optimis (LBH Gerimis) Provinsi Papua Barat, Yosep Titirlolobi,

Males Baca?


MCWNEWS.COM, SORONG - Kejaksaan Tinggi Provinsi Papua Barat diminta serius dalam melakukan pemeriksaan terkait dugaan korupsi puluhan miliar yang telah terjadi di Majelis Rakyat Papua Barat (MPRB) selama 3 tahun mulai dari 2019-2021.

Hal itu dikatakan oleh Direktur Lembagga Bantuan Hukum Gerakan Papua Optimis (LBH Gerimis) Provinsi Papua Barat, Yosep Titirlolobi, Rabu (20/4/2022).

Menurutnya, beberapa anggota MRPB sudah pernah dipanggil dan diperiksa oleh Kejati Papua Barat seperti staf anggota MRPB, tetapi Kasus ini diduga seperti jalan ditempat.

"Kami berharap kasus ini agar cepat bisa diungkap oleh Kejaksaan Tinggi Papua Barat dan tidak ada yang dijadikan ATM dalam mengungkap kasus ini, agar masyarakat bisa tahu dugaan tindak pidana korupsi yang telah dilaporkan oleh klien kami YI dan FB sudah sejauh mana penangananya di Kejati," ujar Yosep.

Menurut Yosep, kasus dugaan tindak Pidana korupsi yang terjadi di MRPB sudah berjalan cukup lama mulai dari korupsi gaji anggota MRPB, korupsi baju dinas MRPB sampai pada dugaan korupsi website MRPB yang sampai sekarang tidak bada websitenya padahal anggaran telah dikucurkan oleh negara.

Hitungan LBH Gerimis berdasarkan pengaduan yang dilaporkan oleh kliennya berinisial FB dan YI di kantor LBH Gerimis, telah terjadi dugaan korupsi gaji anggota MRPB di mana yang seharusnya setiap anggota MRPB harus menerima gaji dan tunjangan perbulan untuk setiap anggota MRPB adalah sebesar Rp52 juta.

Tetapi yang terjadi anggota MRPB yang gajinya dibayarkan oleh sekretariat MRPB untuk setiap anggota MRPB hanya menerima gaji dan tunjangan sebesar Rp29 juta dan sisa 23 juta yang seharusnya menjadi hak anggota MRPB tidak dibayarkan dan diduga dikorupsi oleh orang yang tidak bertanggung jawab didalam tubuh MRPB sendiri.

"Klien kami memiliki bukti-bukti mulai dari itu semua dan sudah diserahkan kepada Kejati Papua Barat dan kami berharap Kejati Papua Barat harus menunjukkan taringnya tanpa Padang bulan dalam memberantas korupsi di Papua Barat," ucapnya.

Apalagi Kasus dugaan korupsi ini sendiri, telah dilaporkan ke Kejati Papua Barat tahun lalu, dan beberapa anggota MRPB dan beberapa staf dan kasubag MRPB telah di panggil oleh Kejati Papua Barat untuk diminta keterangan.

Lanjut Yosep, jika dihitung ada sekitar 40 anggota MRPB kalau gaji mereka dikorupsi sebesar Rp23 juta, maka kalau dikali satu bulan Rp23 juta kali 40 anggota MRPB maka setiap bulan negara dirugikan Rp920 juta.

Kalau Rp920 juta dikali 12 bulan maka nominal yang dikorupsi sebesar Rp11 miliar lebih, kalau setiap tahun negara dirugikan Rp11 miliar, kalau dikalikan 36 bulan atau 3 tahun maka dugaan korupsi untuk memperkaya diri dalam menghilangkan uang negara sebesar Rp33 miliar lebih dan itu sudah berjalan selama 3 tahun mulai dari tahun 2019-2021.

"Jangan sampai para mafia korupsi uang negara melihat bahwa Kejati Papua Barat lemah dalam pemberantasan korupsi, sehingga mereka para mafia melakukan korupsi berjamaah terus di dalam Lembaga Kultur MRPB," kata Yosep.

Pihaknya percaya bahwa kepemimpinan Kepala Kejaksaan Tinggi yang baru, Juniman Hutagaol yang pernah menjabat sebagai Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat dengan track record yang baik dalam pemberantasan korupsi.

"Kami berharap bahwa kasus dugaan korupsi yang telah dilaporkan oleh klien kami bisa segera ditindaklanjuti dan dituntaskan dalam mengungkap siapa-siapa yang selama ini telah melakukan korupsi puluhan miliar uang negara didalam tubuh MRPB sendiri apalagi klien kami sudah memberikan bukti-bukti yang diminta oleh penyidik Kejati Papua Barat," tegas Yosep. (ag)



TAGS :

Komentar