Bupati Kasihiw Usul Bentuk Mahkamah Adat untuk Mengatasi Persoalan Batas Tanah

  • 21 April 2022 03:18 WITA
Bupati Teluk Bintuni Petrus Kasihiw

Males Baca?


MCWNEWS.COM, BINTUNI - Bupati Teluk Bintuni Petrus Kasihiw berharap Gubernur Papua Barat, DPRD Papua Barat serta Majelis Rakyat Papua (MRP), untuk membentuk badan ad hoc khusus guna menyelesaikan persoalan batas tanah adat.

Hal itu dikatakan oleh Bupati saat musyawarah perencanaan pembangunan otonomi khusus (Musrembangsus) Provinsi Papua Barat Tahun 2022, Rabu (20/4/2022).

Di mana dalam Musrembangsus digelar dengan mengambil tema "Optimalisasi otonomi khusus berbasis data terpilah Orang Asli Papua untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, kualitas SDM didukung Infrastruktur yang memadai dan lingkungan wilayah adat yang lestari".

Menurut Bupati, jika tidak segera dibuat semacam lembaga adat, maka persoalan batas tanah akan terus berlanjut.

"Kalau tidak dia akan baku bunuh dari waktu ke waktu. Sehingga saya usul kepada Bapak Gubernur, DPRD Papua Barat dan MRP untuk berfikir membentuk satu badan ad hock khusus, mahkamah adat atau barangkali namanya untuk menyelesaikan persoalan batas-batas tanah," ucapnya.

Selain masalah tapal batas, persoalan lain yang dihadapi oleh Pemkab Teluk Bintuni adalah tuntutan masyarakat adat yang meminta Rp1 miliar untuk satu sumur gas di wilayah tersebut.

Pihaknya pernah menyampaikan hal ini ke pemerintah pusat dan KPK. Di sana diperoleh jawaban bahwa tidak ada refrensi atau APBN untuk memenuhi permintaan tersebut.

Sehingga dengan menggunakan dana Otonomi khusus (Otsus) dan tanpa payung hukum yang jelas, Pemkab Teluk Bintuni dan Pemerintah Papua Barat akhirnya membayar permintaan masyarakat adat sebesar Rp32,4 miliar.

"Tanpa dasar hukum yang jelas, tanpa refrensi adat yang jelas, kami ambil langkah tersebut. Karena kalau tidak, mereka akan bilang buat apa bergabung dengan NKRI, lebih bagus angkat bendera saja," kata Bupati menirukan tuntutan masyarakat.

Ia lantas menerangkan, mengelola pemerintahan di wilayah Papua adalah bagaimana membuat masyarakat sadar bahwa NKRI bermanfaat bagi mereka. 

Ditambahkan oleh Bupati Petrus Kasihiw, di Teluk Bintuni bebas biaya pendidikan mulai dari Paud hingga SMP. Kemudian untuk berobat juga gratis. 

Selain itu lanjutnya, berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni untuk mensejahterakan masyarakat. Termasuk pula merubah mindset masyarakat agar tidak kalah maju dengan masyarakat luar Papua. (ag)



TAGS :

Komentar