Pengelolaan Venue PON Papua Akan Diserahkan ke BUMD

  • 25 April 2022 15:30 WITA
Buka Puasa bersama Disorda dan awak media di Jayapura

Males Baca?


MCWNEWS.COM, JAYAPURA - Plt. Kadis Olahraga dan Pemuda (Disorda) Provinsi Papua Alexander Kapisa menyatakan bahwa pengolaan Venue PON XX Provinsi Papua rencananya akan diberikan kepada pihak BUMD (Badan Usaha Milik Daerah).

Menurutnya, kondisi venue saat ini sifatnya perlu segera dilakukan penanganan serius, lantaran biaya operasional venue yang total mencapai Rp43 miliar lebih.

"Biaya total yang harus dikeluarkan untuk pembiayaan, pemelihraan dan perawatan diangka Rp43 milyar lebih, itu untuk PLN saja bisa diangka Rp1 miliar," ucap Alexander kepada awak media di Entrop Minggu, (24/4/2022) malam.

Dia mengatakan, saat ini pengelolaan venue masih dipegang pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Olahraga dan Kepemudaan (Disorda) Provinsi Papua.

Jika pengelolaan venue terus dilakukan pemerintah maka akan berpengaruh pada kondisi venue.

"Karena keuangannya mengikuti keuangan pemerintah. Dan kondisi ini tidak bisa, harus dikelola oleh pihak lain, dan itu menurut kami adalah BUMD," ucapnya.

Dijelaskan, jika BUMD menjadi pengelola maka, venue akan dicarikan pengelola dari pihak ketiga, yang pastinya akan mandiri untuk mencari ekonomi dan tentunya tidak tergantung lagi pada pemerintah seperti yang saat ini terjadi.

Dirinya mengaku pihaknya bersama dengan komisi V DPRP sempat melakukan study tour ke Jakarta dan Palembang, dan disana mendapatkan draft Jakabaring Sport City (JSC) yang dikelola BUMD. 

"Venue yang dikelola BUMD ya Jakabaring, dan kami sudah dapatkan drafnya. Nah, berbicara BUMD maka perlu dapat kepastian hukum dalam bentuk Perda. Ini yang kita dorong segera," jelasnya.

Dikatakan, untuk Perda pengelolaan venue oleh BUMD, saat ini masih pada tahap kajian naskah akademik yang dilakukan oleh Universitas Cenderawasih, termasuk pemberkasan sementara berjalan.

"Perda ini saya sudah laporkan ke Pak Sekda Provinsi Papua dan proses pembahasannya akan dibahas pada sidang non APBD pada APBD Perubahan tahun ini Oktober atau September. Tahapan Akademik sudah dibantu Uncen dan sudah disusun drafnya mengikuti JSC. Kami juga berkoordinasi terus dengan Komisi V DPRP untuk membantu proses Perda ini, kami butuh dukungan politik untuk itu," jelasnya.

Ditambahkan pula, sempat terjadi perbedaan pendapat antara pengelolaan venue diberikan kepada BUMD atau kepada BLUD. 

"Memang dalam internal kami ada pro kontra, antara BUMD atau BLUD. Kalau BLUD ini pemerintah lepas tangan, sementara kondisi kita tidak sepeti itu, karena tidak ada aktivitas ekonomi di sekitar venue. Yang sukses dikelola BLUD adalah GBK, mereka survef, dia tidak berfikir kontribisi dari venuenya, namun mereka berfikir dari ekonomi yang ada disitu. Nah sehingga, dengan kondisi venue kita saat ini, menurut kajian kami BUMD yang tepat," pungkasnya.

(dy)



TAGS :

Komentar