Pemkab Bintuni Serahkan Uang Sisa Ketuk Pintu Sebesar Rp16,2 Miliar

  • 30 April 2022 01:01 WITA
Caption Foto : Bupati Ir.Petrus Kasihiw, MT saat menyerahkan sisa uang ketuk pintu secara simbolis kepada Masyarakat Adat Suku Besar Sebyar Tahap I senilai Rp. 16,2 Milyar didampingi Wakil Bupati,Ketua DPRD dan Plt. Sekda Teluk Bintuni di GSG Bintuni, Jumat (29/04/2022).

Males Baca?


MCWNEWS.COM, BINTUNI - Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni menyerahkan sisa uang ketuk pintu tahap I sebesar Rp16,2 miliar Kepada masyarakat Sebyar. Penyerahan dana kompensasi sumur gas atau uang ketuk pintu diserahkan secara simbolis oleh Bupati Teluk Bintuni Petrus Kasihiw.

Dana tersebut bersumber dari dana APBD induk yang dianggarkan tahun 2022 untuk melunasi sisa dana Rp32,4 miliar uang ketuk pintu dari sumur gas yang sedang dieksploitasi atau dikelola oleh BP Migas LNG Tangguh Bintuni.

Hal ini sebelumnya telah diperjuangkan masyarakat adat suku Sebyar kurang lebih 30 tahun sejak tahun 1993 hingga tahun 2022.

Bupati Teluk Bintuni dalam arahannya ketika menyerahkan dana sisa ketuk pintu tahap pertama mengatakan bahwa penyerahan dana kompensasi adat melalui sebuah proses panjang yang di upayakan masyarakat adat suku Sebyar dalam kurun waktu 30 tahun.

"Selain suku Sebyar wilayah dampak dari adanya kegiatan eksploitasi sumur gas oleh BP Migas LNG Tangguh dari tiga distrik mendapat respon positif. Dan hari ini dilakuakan penyerahan pembayaran dana sumur gas senilai Rp32.4 miliar oleh Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni dan Pemerintah Provinsi Papua Barat," tuturnya.

Dana sisa ketuk pintu tersebut, kata Bupati Bintuni ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni sebesar Rp16,2 milyar. Sementara sisanya ditanggung Pemerintah Provinsi Papua Barat sebesar Rp16,2 miliar.

"Melalui pemerintah daerah bersama anggota DPRD Kabupaten Teluk Bintuni menetapkan APBD tahun 2022 untuk membayar hak masyarakat adat sesuai dengan angka pembagi tersebut," papar Bupati Bintuni.

Orang nomor 1 di Teluk Bintuni itu juga menyebutkan bahwa tidak ada aturan yang mengakomodir pembayaran hak masyarakat adat.

Namun melalui Undang-Undang Otsus No. 1 Tahun 2019 dilanjutkan dengan Undang-Undang Otsus No. 2 Tahun 2020 maka dengan dasar hukum tersebut pemerintah daerah melakukan kordinasi dengan pemerintah Provinsi Papua Barat.


Halaman :

TAGS :

Komentar