Perekonomian Negara dalam Unsur Tindak Pidana Korupsi

  • 06 Mei 2022 16:30 WITA
Akademisi dan Praktisi Hukum Dr. Ketut Sumedana

Males Baca?


MCWNEWS.COM, JAKARTA - Pada bagian penjelasan umum alinea ke-4 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjelaskan.

Bahwa perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah.

Baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.

Akademisi dan Praktisi Hukum Dr. Ketut Sumedana mengatakan, banyak yang menilai penjelasan pasal tersebut melanggar prinsip Lex scripta (tertulis), Lex stricta (tidak multitafsir) dan Lex certa (jelas). 

Hal ini mengilhami Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 yang dalam amar putusannya menghilangkan frasa “dapat” pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menjadikan kualifikasi delik korupsi dimaknai menjadi delik materiil maka kerugian keuangan negara / kerugian negara harus benar-benar sudah terjadi atau nyata (actual loss).

"Aspek hukum yang dianut dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut adalah hanya terkait dengan kepastian hukum dan hanya melihat satu sisi kerugian yang dapat dihitung tidak secara holistik melihat dari sisi keadilan serta manfaat daripada tujuan hukum itu sendiri," ucapnya.

Bahkan dalam penegakan hukum di negara maju, aspek manfaat menjadi suatu sangat vital, terlebih dampak korupsi itu sendiri adalah mengebiri hak-hak ekonomi masyarakat, bahkan dalam menilai suatu kerugian dilihat dari manfaat ekonominya. 

Beberapa negara telah melakukan perampasan aset korporasi menjadi bagian dari ganti rugi dan pelacakan aset (asset tracing), dan beberapa negara juga sudah mulai menerapkan denda maksimal dari jumlah kerugian yang ditimbulkan.

"Bahkan di negara yang menganut sistem sosialis lebih ekstrim lagi yaitu melakukan nasionalisasi terhadap aset dan korporasi yang melawan atau melanggar program pemerintah," ujarnya.


Halaman :

TAGS :

Komentar