Mardani Maming Klarifikasi soal Ditetapkan Tersangka dan Dicegah ke Luar Negeri

  • 21 Juni 2022 07:23 WITA
Ketua Umum PBNU KH. Yahya Cholil Staquf dalam keterangan persnya, Senin malam (20/6/2022).

Males Baca?

 

MCWNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum BPP HIPMI, Mardani H Maming melalui kuasa hukumnya, Ahmad Irawan angkat bicara soal isu penetapan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga pencegahan ke luar negeri oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kemenkumham. Mardani diwakili Irawan mengklaim belum pernah menerima surat apapun, baik dari KPK maupun Ditjen Imigrasi.

Oleh karenanya, Irawan menyayangkan kabar penetapan tersangka hingga pencegahan ke luar negeri Mardani Maming. Sebab, diklaim Irawan, kliennya hingga saat ini belum pernah menerima surat resmi penetapan tersangka dari KPK. Pun demikian surat pencegahan ke luar negeri dari Ditjen Imigrasi Kemenkumham.

"Selaku kuasa hukum Bapak Mardani Haji Maming kami sampaikan klarifikasi bahwa hingga saat ini kami belum pernah menerima surat penetapan sebagai tersangka oleh KPK a.n Mardani H Maming, surat keputusan, permintaan dan salinan perintah pencegahan dari KPK kepada pihak imigrasi," kata Irawan dalam keterangannya, Senin malam (20/6/2022). 

Karena itu, pihaknya mempertanyakan alasan KPK tidak memberitahukan perihal perubahan status kliennya kepada mereka sebagai kuasa hukum. "Oleh Karena itu kami tentu mempertanyakan kenapa hal tersebut tidak disampaikan dahulu kepada pihak Mardani," ujarnya. 

Pengacara Mardani H Maming lainnya, Irfan Idham menyatakan, selama persidangan tidak ada fakta persidangan yang menunjukkan kliennya menerima suap dalam penerbitan Surat IUP pada 2011 di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan.
 
“Jelas, selama proses persidangan bekas  kepala dinas pertambangan dan energi menyatakan Mardani tidak sepeserpun menerima dugaan suap Rp27,6 miliar yang diterima kepala dinas,” tandas Irfan Idham kepada wartawan seusai sidang Kamis (16/6/2022).
 
Sementara itu, Ketua Umum PBNU KH. Yahya Cholil Staquf dalam keterangan pers saat akan melangsungkan rapat pleno PBNU 2022 mengatakan jika semua yang terjadi pada diri Bendahara PBNU, Mardani H Maming akan dilakukan pembelaan.
 
“Secara organisasi kita akan melakukan pembelaan kepada Mardani H Maming,” tegas KH Yahya Cholil Staquf.


Halaman :

TAGS :

Komentar