LP3BH Pertanyakan Hasil Audit BPK Terkait Dugaan Korupsi Pengadaan ATK Kota Sorong

  • 29 Juni 2022 12:08 WITA
Direktur Eksekutif LP3BH Manokwari, Yan Christian Warinussy.

Males Baca?

 

MCWNEWS.COM, MANOKWARI - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Papua dan BPK RI terkesan lama dalam melakukan audit dugaan kerugiaan negara sebesar Rp8 miliar dalam kasus pengadaan ATK dan barang cetakan yang sedang dilidik oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Sorong.

Pernyataan tersebut disampaikan Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari, Yan Christian Warinussy.

"Berapa lama waktu yang diperlukan oleh BPK untuk melakukan audit terhadap dugaaan tindak pidana korupsi pada kasus tersebut," ucapnya, Rabu (29/6/2022).

"Barangkali sangat baik jika kerja BPK atas permintaan Kejari Sorong ini turut "diawasi" oleh lembaga negara resmi seperti Ombudsman Republik Indonesia dan Komisi Pemberantasan Tindak Pindana Korupsi," lanjutnya.

Sebab kata Yan, Kajari Sorong Erwin Priyadi Hamonangan Saragih dalam pernyataannya kepada publik melalui media tertanggal 21 Mei 2022 lalu mengatakan bawah pihaknya masih menunggu hasil audit BPK guna menetapkan tersangka dalam perkara tersebut. 

"Itu artinya bahwa proses perkara ini akan senantiasa bergerak maju," ucapnya. 

Namun demikian, tentu sesuai landasan hukum Pasal 184 ayat (1) UU No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengenai minimal 2 alat bukti, maka hasil audit BPK sangatlah urgen dan mendesak.

Sehingga berdasarkan amanat pasal 42 dari UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pihaknya mendesak agar proses audit keuangan atas dugaan kerugiaan negara dalam korupsi pengadaan ATK dan barang cetakan pada Tahun Anggaran 2017 senilai Rp8 miliar di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Sorong dapat segera dituntaskan proses penyelesaian auditnya oleh BPK RI dan BPK RI Perwakilan Provinsi Papua Barat.

"Hal ini demi penegakan hukum di tanah Papua, khususnya di wilayah Provinsi Papua Barat," tegasnya. (Les)



TAGS :

Komentar