Efisiensi Mekanisme Debat, KPU Jadikan Balai Banjar Sebagai Arena
Senin, 01 Juli 2024 23:08 WITA
Ketua KPU Provinsi Bali I Dewa Agung Gede Lidartawan (Foto: Dewa/MCW).
Males Baca?DENPASAR - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bali, I Dewa Agung Gede Lidartawan menyebut akan menjadikan Balai Banjar (Balai Masyarakat) sebagai arena debat di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 27 November mendatang.
Hal ini didasari oleh budaya Bali yakni Musyawarah mufakat di Bali Banjar, selain itu dengan mengadakan debat di Banjar maka dalam pelaksanaannya akan dianggap lebih efektif serta efisien.
"Selain mengacu pada budaya, debat di banjar akan lebih efisien karena dalam pelaksanaannya, tidak akan mengundang pendukung masing-masing pasangan calon," ujar Lidartawan saat diwawancarai di Denpasar, Senin (1/7/2024).
Baca juga:
KPU Bali Angkat Masalah Sampah di Debat Pilgub 2024
Lebih lanjut ia menambahkan saat pelaksanaannya nanti, KPU hanya melibatkan masing-masing pasangan calon serta Panelis.
"Tidak akan mengundang pejabat, jadi hanya ada pasangan calon, Petugas KPU dan Panelis saja, tentu debat akan berjalan efektif," sambungnya.
Baca juga:
Masuk Masa Coklit, KPU Denpasar Ajak Masyarakat Pro Aktif
Ia menjelaskan alasan tidak dilibatkannya para pendukung pasangan calon agar dalam pelaksanaan debat lebih terfokus pada gagasan.
"Biasanya kita akan memakan waktu untuk menenangkan masing-masing pendukung, jika dalam debat kali ini tidak ada pendukung, maka pemirsa akan lebih terfokus pada gagasan yang dikemukakan," tegasnya.
Baca juga:
Polda Bali Siapkan Ribuan Personel untuk Amankan Pilkada 2024
Terakhir menyampaikan akan membagi secara merata persebaran awak media di Pilkada mendatang.
"Untuk rekan-rekan media kita akan bagi persebaranyq agar tidak menumpuk pada satu titik, agar masyarakat mendapat informasi yang merata," pungkasnya.
Reporter: Dewa
Berita Lainnya
BREAKING NEWS: Sikat Uang Proyek, Kadis PUPR Papua Barat Resmi Ditahan
Teluk Bintuni Berduka, Lepas Kepergian ‘Bapak Pemekaran Kampung’ Daniel Asmorom
Bendahara JMSI: Rencana Kenaikan PPN 12% Harus Dikaji Ulang
Sidang MK Teluk Bintuni Dijadwalkan 15 Januari, Keluarga Besar DAMAI Nyatakan Solid
KPK Geledah Rumah Hingga Bongkar Brankas untuk Cari Bukti Korupsi Izin Tambang di Kaltim
KPK Telusuri Korupsi Dana Operasional Kepala Daerah Papua Lewat Saksi
LBH Gerimis Kritisi Penunjukan Mantan Pj Wali Kota Sorong sebagai Ketua Pansel DPRP Jalur Otsus
KPK Sita Rp477 Miliar Terkait Gratifikasi Produksi Batu Bara di Kutai Kartanegara
Alasan KPK Belum Jebloskan Sekjen PDIP Hasto ke Penjara
Selesai Diperiksa KPK, Hasto Melenggang Bebas Sambil Tersenyum
Hasto Kristiyanto Penuhi Panggilan KPK, Siap Diperiksa Sebagai Tersangka
Hari Ini, KPK Jadwalkan Pemeriksaan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Sebagai Tersangka
KPK Sita Aset Rp8,1 Miliar di Surabaya-Malang Diduga Hasil Korupsi Dana Hibah
Komentar