Eks Penyidik Kritik Putusan Dewas terhadap Nurul Ghufron: Harusnya Disanksi Mundur dari KPK
Minggu, 08 September 2024 13:25 WITA

Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron. (Foto: Satro/MCW)
Males Baca?JAKARTA - Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Yudi Purnomo Harahap mengkritik putusan Dewan Pengawas (Dewas) terhadap Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron. Di mana, Ghufron hanya disanksi sedang berupa teguran tertulis hingga pemotongan gaji.
Menurut Yudi, Dewas seharusnya menjatuhkan sanksi berat berupa pemberhentian Nurul Ghufron sebagai insan KPK. Sebab, Ghufron telah melakukan pelanggaran etik, menyalahgunakan pengaruhnya sebagai pimpinan KPK.
"Putusan tersebut terlalu ringan dan tidak akan menimbulkan efek jera bagi pimpinan dan pegawai KPK lainnya untuk melakukan hal yang sama dengan yang dilakukan oleh NG," kata Yudi melalui keterangan tertulisnya, Minggu (8/9/2024).
"Harusnya Nurul Gufron diberi sanksi berat untuk mengundurkan diri," sambungnya.
Kendati demikian, Yudi tetap menghormati putusan Dewas KPK terhadap Ghufron. Ia menilai putusan pelanggaran etik Nurul Ghufron tersebut berdampak pada citra publik terhadap KPK yang semakin rendah.
"Namun, sekali lagi putusan sudah dibacakan, setidaknya Nurul Gufron telah terbukti bersalah melanggar etik dan tentu ini semakin membuat kepercayaan publik kepada KPK semakin rendah," kata Yudi.
Diketahui sebelumnya, Komisioner KPK Nurul Ghufron dinyatakan terbukti bersalah melanggar kode etik sebagai insan KPK. Atas pelanggaran etik tersebut, Dewas KPK menjatuhkan sanksi sedang berupa pemotongan gaji terhadap Nurul Ghufron.
Ketua Majelis Etik Dewas KPK, Tumpak Hatorangan Panggabean menyatakan bahwa terperiksa Nurul Ghufron telah menyalahgunakan pengaruh dan jabatannya sebagai pimpinan KPK. Ghufron melanggar etik berkaitan dengan mutasi ASN Kementan, Andi Dwi Mandasari (ADM).
"Menjatuhkan sanksi sedang kepada terperiksa berupa teguran tertulis," kata Tumpak saat membacakan putusan etik Nurul Ghufron di kantor Dewas KPK, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (6/9/2024).
Berita Lainnya

BREAKING NEWS: Sikat Uang Proyek, Kadis PUPR Papua Barat Resmi Ditahan

Perjuangan DAMAI Berakhir di MK, Serukan Persatuan untuk Membangun Teluk Bintuni

Teluk Bintuni Berduka, Lepas Kepergian ‘Bapak Pemekaran Kampung’ Daniel Asmorom

Sidang MK Teluk Bintuni Dijadwalkan 15 Januari, Keluarga Besar DAMAI Nyatakan Solid

Bendahara JMSI: Rencana Kenaikan PPN 12% Harus Dikaji Ulang

Paslon DAMAI Optimistis Gugatan PHPU Pilkada Teluk Bintuni Lolos ke Sidang Pembuktian MK

KPK Sita Tanah dan Apartemen Hasil Korupsi Milik Konglomerat Donald Sihombing

KPK Endus Keterlibatan Japto PP dan Ahmad Ali terkait Gratifikasi Metrik Ton Batubara

KPK Sita Bukti Korupsi Dana CSR BI dari Rumah Politikus Gerindra Heri Gunawan

Total Uang yang Disita KPK dari Rumah Ketum PP Japto Soerjosoemarno Rp56 Miliar

KPK Bongkar Peran Hasto Kristiyanto di Kasus Suap Komisioner KPU

Kerap Peras Pejabat, Pegawai 'KPK' Gadungan Ditangkap

Komentar