Ini Alasan Hasto PDIP Mangkir Panggilan KPK di Kasus Proyek Kemenhub
Minggu, 21 Juli 2024 02:09 WITA
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto saat Menghadiri Acara Peringatan 27 Juli 1996 (Kudatuli) di Jakarta, Sabtu (20/7/2024). (Foto: Satrio/MCW)
Males Baca?JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto mangkir alias tidak memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat (19/7/2024).
Hasto beralasan baru mengetahui adanya panggilan KPK pada Jumat pagi. Sebab, diklaim dia, surat panggilan KPK diterima sopirnya. Sementara, sambung Hasto, sang sopir tidak melaporkan adanya surat panggilan KPK.
"Saya baru tahu pagi hari, suratnya sudah seminggu katanya, tapi saat itu saya sedang tugas di Jogja, diterima oleh driver kami, dan kemudian tidak ada laporan, sehingga saya tidak tahu," kata Hasto kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (20/7/2024).
Sedianya, Hasto diagendakan diperiksa KPK dalam kapasitasnya sebagai saksi terkait kasus dugaan suap proyek di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) pada Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Ia rencananya dimintai keterangan sebagai konsultan.
Hasto meminta untuk dijadwalkan ulang pemanggilannya. Ia tak sungkan untuk meminta maaf karena tidak hadir panggilan KPK. Politikus PDIP tersebut mengaku sedang memimpin rapat pada panggilan KPK kemarin.
"Maka kemarin kami mohon maaf betul, bahwa kami tidak bisa menghadiri, karena kemarin saya memimpin rapat Pilkada," kata Hasto.
Hasto mengaku mendapat sedikit informasi terkait pemanggilan KPK tersebut dari dari Wasekjen PDIP yang telah terlebih dahulu diperiksa KPK, Yoseph Aryo Adhie. Pemanggilan tersebut berkaitan dengan kasus proyek kereta api.
“Tapi dari keterangan yang disampaikan oleh Wasekjen Bapak Adhie Darmo, ada kemungkinan hal tersebut terkait dugaan untuk dimintai keterangan terkait dengan korupsi yang terjadi di kereta api,” ujar Hasto.
“Saya pribadi tidak ada sangkut pautnya dengan hal tersebut. Tidak ada bisnis,” tegas Hasto.
Reporter: Satrio
Komentar