Kementerian PU Dukung Penanganan Pascabencana di Flores Timur

Jumat, 21 Maret 2025 18:17 WITA

Wamen PU Diana Kusumastututi. (Foto: Kementerian PU)

JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung penanganan pascabencana di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Melalui kerja lintas sektor, Kementerian PU mempercepat penyediaan infrastruktur dasar pasca erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki serta konflik sosial yang terjadi di Adonara.

Hal ini mengemuka dalam Rapat Tingkat Menteri Penanganan Pascabencana yang digelar Jumat (21/3/2025) di Gedung Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Jakarta. Hadir dalam rapat ini Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Atip Latipulhayat, Gubernur NTT Emanuel Melkiades, Bupati Flores Timur Antonius Doni, serta perwakilan dari berbagai K/L terkait.

Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti yang hadir mewakili Menteri PU Dody Hanggodo memaparkan berbagai langkah konkret yang telah dan akan dilakukan pihaknya. Menurut Wamen Diana, Kementerian PU bergerak cepat melalui tiga direktorat teknis utama: Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Cipta Karya.

Wamen Diana menerangkan, Kementerian PU telah melakukan penanganan pascabencana melalui bidang Sumber Daya Air, Bina Marga dan Cipta Karya. Di bidang SDA, dilakukan pengecekan Bendungan Napun Gete dan pembangunan Sumur Air Tanah di 2 titik. Kemudian, di bidang akses jalan dilakukan pembersihan jalan, pemotongan dahan dan ranting, mobilisasi truck crane, dan penyiraman badan jalan. Sementara di bidang permukiman, telah dilakukan pengisian air bersih, pemasangan hidran umum, penyediaan toilet portable, hingga dukungan pembangunan hunian sementara (huntara). 

“Untuk penanganan pascabencana erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki, Kementerian PU telah membangun sumur di 2 titik lokasi. Untuk sumur pertama memiliki kedalaman 36 meter, dan sumur kedua memiliki kedalaman 46 meter yang telah dilengkapi dengan pipa air. Kementerian PU juga sudah melakukan clearing lokasi dan sedang menyiapkan untuk penyediaan sarana pengelolaan persampahan di huntara,” kata Wamen Diana.

Terkait penanganan konflik sosial di Adonara, Kemenko PMK telah meminta Kementerian PU untuk memberikan perhatian pada perbaikan akses Ruas Hurung–Ilepati–Demondei sepanjang 10,3 km. Kondisi jalan rusak berat, sempit, dan berada di antara permukiman warga.

“Kami sudah lakukan survei lapangan. Penanganan akan dilakukan melalui skema Inpres Jalan Daerah (IJD) 2025 yang sedang dibahas. Tapi kami minta dukungan pemda untuk pembebasan lahan agar land clearing bisa segera dilakukan. Ini penting agar Kementerian PU bisa memperlebar badan jalan dan membangun drainase,” jelasnya.

Dalam hal relokasi korban ke kawasan hunian tetap (huntap) di Noboleto, Kementerian PU juga akan berperan dalam pengembangan lahan dan penyediaan infrastruktur dasar seperti air bersih, sanitasi, serta jalan lingkungan. Pembangunan huntap akan dilakukan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

“Sesuai arahan Menko PMK, kami percepat dukungan infrastruktur dasar dengan Dana Siap Pakai (DSP) BNPB. Koordinasi lintas kementerian terus kami lakukan agar relokasi berjalan lancar dan aman,” imbuh Wamen Diana.

Direktur Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah II, Ditjen Bina Marga, Rien Marlia turut mendampingi Wamen Diana dalam rapat koordinasi tersebut.

• TAGS:
• Kementerian PU
• Penanganan Pascabencana
• Erupsi
• Flores Timur