Kementerian PU Komit Dukung Pemeriksaan Keuangan Negara oleh BPK

Jumat, 21 Maret 2025 18:34 WITA

Kementerian PU komitmen dukung pemeriksaan LKPP oleh BPK RI. (Foto: Kementerian PU)

JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menyatakan komitmennya dalam mendukung proses pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun Anggaran 2024 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Komitmen itu disampaikan dalam Entry Meeting Pemeriksaan LKPP yang digelar di Jakarta, Jumat (21/3/2025).

Entry meeting ini merupakan langkah awal pemeriksaan yang rutin dilakukan BPK RI setiap tahun untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara.

Sekretaris Jenderal Kementerian PU, Mohammad Zainal Fatah, yang hadir mewakili Menteri PU, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Tahun 2024 Unaudited pada Februari lalu. Laporan tersebut terdiri dari Laporan Keuangan Bagian Anggaran 999.07 (Belanja Subsidi), 11 Laporan Keuangan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (PHLN), dan Laporan Keuangan Bagian Anggaran 033 (eks Kementerian PUPR).

Fatah juga menjelaskan capaian realisasi pembayaran melalui Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA). Hingga 19 Maret 2025, realisasi mencapai Rp5,017 triliun atau 88,08% dari total nilai Rp5,757 triliun.

“Pembayaran telah dilakukan untuk 2.489 paket pekerjaan senilai Rp4,793 triliun dan penihilan untuk 49 paket senilai Rp278,045 miliar. Masih ada sisa saldo sebesar Rp686,131 miliar pada 69 paket yang saat ini dalam proses pelaksanaan di lapangan atau sedang diajukan pembayarannya,” jelas Fatah.

Sementara itu, untuk Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP), dari total 5.238 rekomendasi yang diterima Kementerian PU, sebanyak 4.265 rekomendasi (81,42%) telah ditindaklanjuti. Sisanya, sebanyak 973 rekomendasi (18,58%) masih dalam proses penyelesaian.

“Sebanyak 207 rekomendasi juga telah diverifikasi memadai oleh Inspektorat Jenderal dan sedang menunggu telaah dari BPK RI. Kami proyeksikan tingkat penyelesaian TLRHP akan mencapai 85,38%,” kata Fatah.

Ia menegaskan, Kementerian PU akan terus berkoordinasi dengan BPK RI untuk mendukung kelancaran seluruh tahapan pemeriksaan hingga penyerahan laporan hasil pemeriksaan.

“Semoga dengan koordinasi yang baik, proses pemeriksaan ini dapat berjalan lancar sebagai wujud nyata upaya bersama meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan negara,” pungkasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menekankan pentingnya transparansi fiskal dan kerja sama yang erat antara pemerintah dan BPK RI.

“Pemerintah berharap agar seluruh proses penyusunan LKPP 2024 dapat berjalan sesuai jadwal, dengan dukungan dari seluruh kementerian dan lembaga,” ujarnya.

• TAGS:
• Kementerian PU
• LKPP
• BPK RI