Koordinator MAKI: Pemerintah Sebaiknya Fokus Cegah Kebocoran Daripada Naikkan PPN

Minggu, 08 Desember 2024 10:28 WITA

Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman. (Foto: Dok.MCW)

JAKARTA – Rencana pemerintah menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% pada 1 Januari 2025 menuai kritik tajam dari berbagai kalangan. Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, menilai langkah ini tidak tepat dan lebih berpotensi membebani rakyat.

“Pemerintah seharusnya mencari solusi yang lebih efektif untuk meningkatkan pendapatan negara. Salah satu cara yang jelas dan mendapat dukungan masyarakat adalah dengan memberantas korupsi dan memperbaiki tata kelola pemerintahan,” kata Boyamin, Minggu (8/12).

Boyamin mengungkapkan bahwa kebocoran anggaran akibat korupsi bisa mencapai angka fantastis. “Kebocoran anggaran negara diperkirakan mencapai 30% hingga 40% dari total anggaran sebesar Rp3.300 triliun. Jika pemerintah bisa menurunkan kebocoran ini menjadi hanya 10%, potensi pendapatan tambahan mencapai Rp1.000 triliun,” tegasnya.

Menurut Boyamin, angka tersebut jauh lebih signifikan dibandingkan potensi penerimaan dari kenaikan PPN menjadi 12%, yang diperkirakan hanya menyumbang sekitar Rp100 triliun hingga Rp120 triliun.

“Kalau PPN dinaikkan, itu sama saja dengan memalak rakyat. Padahal, pemerintah bisa mendapatkan pendapatan yang jauh lebih besar dengan cara yang lebih terhormat, yakni mencegah korupsi dan memperbaiki sistem anggaran,” ujar Boyamin.

Ia juga menekankan pentingnya pendekatan yang konstruktif dalam mengkritisi kebijakan pemerintah. “Kami bukan sekadar mengkritik tanpa solusi. Solusi kami jelas: perangi korupsi dan turunkan kebocoran anggaran. Hasilnya akan jauh lebih signifikan untuk keuangan negara,” tambahnya.

Boyamin menilai bahwa langkah ini juga akan mendapat dukungan penuh dari masyarakat. “Berantas korupsi tidak akan menimbulkan protes, justru masyarakat akan mendukung penuh. Jadi kenapa pemerintah tidak memilih langkah ini?” tutupnya.

Editor: Lan

• TAGS:
• MAKI
• Ppn
• Pemerintah
• Pajak