KPK Soroti Proyek Mangkrak di Bolaang Mongondow Timur

Rabu, 29 Mei 2024 05:19 WITA

Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Merah Putih, Jakarta Selatan, (Foto: Dok.Satrio/mcw)

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti berbagai proyek mangkrak yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara di Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Sulawesi Utara. Hingga saat ini, KPK mengantongi data bahwa masih banyak proyek infrastruktur tahun 2022 yang belum rampung.

Adapun, proyek infrastruktur di tahun 2022 yang belum selesai hingga 31 Desember 2022 antara lain Pembangunan Tugu Batas Wilayah Administrasi dengan nilai proyek Rp1.440.680.023,44, Pembangunan Rumah Dinas Bupati senilai Rp5.969.283.521,00.

Kemudian, Peningkatan Jalan Tutuyan – Inalom (DAK) dengan nilai Rp. 9.261.118.746,00. Untuk itu, KPK meminta pihak pemerintah daerah untuk melakukan upaya penyelesaian segera permasalahan yang ada. 

“Penyelesaian permasalahannya termasuk pengenaan sanksi sesuai regulasi yang berlaku kepada penyedia yang telah melakukan wanprestasi," kata Kepala Satgas Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV KPK, dalam Rapat Koordinasi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi di Boltim, Wahyudi.

"Jangan sampai ada pemanfaatan proses pengadaan barang dan jasa demi kepentingan pihak tertentu, apalagi dalam menghadapi tahun politik," imbuhnya.

Wahyudi mengingatkan, proyek infrastruktur yang belum selesai 100% sampai akhir tahun 2022 ada pemberian kesempatan perpanjangan waktu pelaksanaan, maupun proyek proyek strategis di tahun 2023 terkait proses perencanaan maupun pengadaannya serta rencana pemanfaatannya. 

Lebih lanjut, Wahyudi menerangkan, bahwa upaya pencegahan korupsi terus dilakukan KPK melalui perbaikan di delapan area tata kelola pemerintahan termasuk di pemerintahan daerah. KPK memberi perhatian khusus dan pendampingan karena turunnya capaian nilai tata kelola daerah tersebut.

Dalam upaya perbaikan tata kelola melalui Monitoring Center for Prevention (MCP), Boltim masih memiliki capaian yang rendah yaitu 69.71 atau di bawah nilai capaian rata rata nasional. Faktor lain yang menjadi pertimbangan KPK untuk memberikan pendampingan khusus adalah turunnya  capaian Survei Penilaian Integritas di tahun 2022, yaitu 71,09 dari sebelumnya 78,72 di tahun 2021.

“Hal ini tentunya menjadi peringatan bersama, bahwa upaya upaya pencegahan korupsi harus secara masif dilakukan di wilayah Boltim,” tegas Wahyudi.

Reporter: Satrio
Editor: Ady

• TAGS:
• JAKARTA
• KPk
• Wahyudi