KPK Tetapkan 4 Tersangka Baru Korupsi Jalur Kereta, 3 di Antaranya Langsung Ditahan

Jumat, 29 November 2024 10:18 WITA

KPK Menggelar Konferensi Pers Terkait Penetapan 4 Tersangka Baru Korupsi Proyek Kemenhub.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan empat tersangka baru terkait pengembangan perkara dugaan suap proyek jalur kereta api pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Keempat tersangka baru tersebut merupakan Pejabat Kemenhub.

Keempatnya yakni, Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Penyedia barang/jasa, Budi Prasetyo; Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Dheky Martin; Ketua Pokja Pengadaan untuk paket Peningkatan Jalur KA Lampegan-Cianjur (MYC), Hardho; dan Ketua Pokja Pengadaan untuk pekerjaan Perbaikan Perlintasan Sebidang Wilayah Jawa dan Sumatera TA 2022, Edi Purnomo.

"Penyidikan salah satu perkara yang ditangani KPK penyidikan tindak pidan korupsi yang diduga dilakukan oleh tersangka H, tersangka EP, tersangka DM, tersangka BP," kata Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (28/11/2024), malam.

Namun, KPK baru menahan tiga orang dari empat tersangka tersebut. Ketiga tersangka yang ditahan yakni, Budi Prasetyo; Hardho; dan Edi Purnomo. Sementara itu, Dheky Martin belum dilakukan penahanan karena tidak hadir dalam agenda pemeriksaan KPK pada Kamis (28/11/2024) dengan alasan sakit.

"Tersangka H, tersangka EP, Tersangka BP ditahan selama 20 hari pertama terhitung sejak tanggal 28 November 2024 sampai 17 Desember 2024 di Rumah Tahanan Negara Cabang Rutan dari Rutan Klas I Jakarta Timur," ucap Asep.

Penetapan tersangka dan penahanan tersebut merupakan pengembangan dari penyidikan kasus suap yang dilakukan Direktur PT Istana Putra Agung, Dion Renato Sugiarto kepada pejabat pembuat komitmen (PPK) BTP Semarang, Bernard Hasibuan dan Kepala BTP Semarang, Putu Sumarjaya. 

Asep Guntur memaparkan, Hardho yang merupakan ketua pokja proyek paket peningkatan jalur kereta api Lampegan-Cianjur tahun 2022-2023 diduga menerima kertas berupa catatan pengaturan pemenang proyek tersebut dari PPK bernama Syntho Pirjani Hutabarat yang telah divonis dalam kasus ini.

Dengan pengaturan itu, Hordha menerima fee sebesar Rp 321 juta dari Dion Renato. Selain itu, Hardho juga diduga menerima fee senilai total Rp 670 juta terkait sejumlah proyek di DJKA Kemenhub. 

• TAGS:
• KPK
• Korupsi
• DJKA
• Kemenhub