Ombudsman Bali Apresiasi Pelantikan Rektor Unud Prof Gde Antara

Senin, 27 Mei 2024 12:09 WITA

Kepala Ombudsman RI Provinsi Bali, Umar Ibnu Alkhatab

MCWNEWS.COM, DENPASAR - Pelantikan Prof. Dr. Ir. I Nyoman Gde Antara, M.Eng.IPU, sebagai Rektor Universitas Udayana (Unud) yang baru disambut baik oleh Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Bali. Hal itu disampaikan oleh Kepala Ombudsman RI Provinsi Bali, Umar Ibnu Alkhatab.

Umar mengatakan, Ombdusman berharap rektor yang baru memiliki kemampuan untuk membawa Universitas Udayana ke arah yang lebih baik sebagaimana yang diamanatkan dalam statuta perguruan tinggi itu.

Yakni terwujudnya lembaga pendidikan tinggi yang menghasilkan sumber daya manusia unggul, mandiri, dan berbudaya.

"Kami meminta agar rektor yang baru memaksimalkan ikhtiarnya untuk mewujudkan visi Universitas Udayana yang termuat dalam statuta itu," ucapnya, Kamis (26/8/2021) di Denpasar.

Menurut Umar, peran rektor sangat vital dalam mendorong kemajuan sebuah perguruan tinggi.

Dalam konteks Universitas Udayana, rektor yang baru diminta untuk membawa perubahan dan pembaruan yang signifikan bagi Universitas Udayana secara profesional dan mampu menciptakan kolektivitas dengan semua civitas akademika.

"Peran rektor sangat vital, dia tidak boleh asyik dengan dirinya sendiri dan berkutat dengan hal-hal yang rutin. Rektor harus mencerminkan sebuah perubahan yang bersifat profesional dan kolektif," tuturnya.

Dirinya berharap agar rektor yang baru tidak anti terhadap kritik dan serius memperhatikan suara yang berseberanģan dengan kebijakannya.

Di samping itu, rektor baru juga harus mendorong civitas akademika untuk lebih responsif dengan apa yang terjadi di luar kampus. 

"Kampus jangan jadi menara gading, ia harus responsif baik terhadap kritik internal maupun terhadap apa yang terjadi di eksternal kampus. Saat ini, publik mendambakan peran kampus Udayana yang lebih konktrit," jelasnya.

Terkait tuntutan mahasiswa saat berunjuk rasa pada pelantikan rektor baru, Umar meminta agar rektor baru segera mengambil langkah konkrit, terutama menyangkut biaya kuliah dan kasus asusila.

"Kami rasa tuntutan mahasiswa tersebut bisa dijadikan sebagai bahan awal untuk memulai pekerjaannya sebagai rektor," pungkas Umar.

(ag/red)

• TAG: