Tokoh Agama Minta Pemerintah Kaji Ulang Program Transmigrasi ke Papua
Sabtu, 23 November 2024 19:42 WITA
Pendeta Helga A. Iriori Burdam, S.SI.TEOL.,M.M
Males Baca?MANOKWARI – Wacana pemerintah pusat terkait proyek transmigrasi di beberapa wilayah di Indonesia termasuk Papua menuai respons dari beberapa lapisan masyarakat. Salah satunya dari Ibu Pendeta Helga A. Iriori Burdam, S.SI.TEOL.,M.M asal Sorong, Papua Barat.
Pendeta Helga menyebut Program Transmigrasi ke wilayah Papua dan Papua Barat ini justru bakal memunculkan konflik sosial di tengah-tengah masyarakat. “Menurut saya soal transmigrasi ini tidak perlu untuk wilayah Papua, karena akan menimbulkan masalah sosial ke depannya,” ucap Pdt. H. Burdam, Sabtu (23/11/2024).
Dikatakan, seharusnya Pemerintah membuat program yang berfokus pada pemberdayaan Orang Asli Papua (OAP) sehingga mampu menjadi tuan di negerinya sendiri, yang mampu mengolah sumber daya alamnya dan mampu berdikari untuk kesejahteraan keluarganya.
“Karena kalau masih mendatangkan orang dari luar Papua ke Papua lagi, maka sama saja itu akan meminggirkan masyarakat Papua itu sendiri dan di tanah mereka sendiri. Harusnya pemerintah membuat kebijakan yang fokusnya untuk pemberdayaan masyarakat asli Papua, sehingga mampu fight dan mengolah sumberdaya alamanya sendiri dan menjadi tuan di negerinya sendiri,” tegasnya.
Menurutnya, persoalan transmigrasi malah akan menjadi pemicu adanya konflik sosial dimasyarakat. Adanya kesenjangan di segala lini kehidupan masyarakat di Papua akan menjadi potensi besar konflik sosial terjadi.
Baca juga:
Mendagri: Presiden Prabowo Komitmen Kendalikan Inflasi dan Jaga Stabilitas Harga Barang/Jasa
“Jadi lebih baik tidak ada Program Transmigrasi lagi ke Papua dan Papua Barat. Pemerintah harus mengkaji ulang terkait ini. Saya juga menghimbau kepada seluruh jemaat GKI Laharoi, untuk tidak terlibat aksi apapun khususnya terkait penolakan transmigrasi, mari kita jaga Papua ini tetap aman dan damai, tanpa adanya persoalan. Kita umat Kristiani tidak lama lagi mau menyambut Natal dan Tahun Baru 2025, sehingga baik untuk jemaat mempersiapkan suka cita itu dalam kedamaian,” pungkasnya.
Seperti diketahui Proyek Transmigrasi merupakan salah satu Program 100 Hari Kerja Kabinet Merah Putih Era Presiden Prabowo Subiato.
Reporter: Edy
Komentar