Wamendagri Dorong Setiap Provinsi di Papua Miliki Universitas Representatif
Kamis, 21 November 2024 16:44 WITA

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk.
Males Baca?SORONG - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk mendorong setiap provinsi di wilayah Papua agar memiliki perguruan tinggi yang representatif untuk menampung anak-anak Papua yang hendak belajar. Keberadaan infrastruktur ini penting termasuk bagi Daerah Otonom Baru (DOB) Papua.
Hal itu disampaikan Ribka pada Dialog Kebangsaan dalam Rangka Memperingati Hari Otonomi Khusus Papua. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Universitas Pendidikan Muhammadiyah (Unimuda) Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, Kamis (21/11/2024).
Ribka menjelaskan, pesan tersebut sejalan dengan harapan Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian. "Ini yang diharapkan oleh Bapak Presiden dan Bapak Menteri Dalam Negeri di setiap provinsi, baik daerah DOB maupun provinsi lain yang ada di Papua memang harus berdiri universitas-universitas representatif yang akan menampung anak-anak dari Papua untuk belajar," katanya.
Mendirikan perguruan tingi, tambah Ribka, akan memudahkan anak-anak Papua untuk memperoleh pendidikan yang layak sehingga dapat memperbaiki kualitas hidup. Sebab, selama ini mereka banyak yang mengandalkan Universitas Cendrawasih (Uncen) Jayapura ketika hendak melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Padahal, mereka tak sedikit yang berasal dari luar Provinsi Papua sehingga jaraknya cukup jauh.
"Dari Barat ke sana, dari Selatan, dari mana-mana semua kumpul di Jayapura, ini juga memberikan beban-beban tersendiri untuk pemerintah daerah khusus yang ada di Provinsi Papua," ujarnya.
Kehadiran perguruan tinggi di setiap provinsi, sambung Ribka, akan memberikan banyak dampak positif bagi masyarakat dan daerah setempat. Selain itu, dari sisi keamanan, keberadaan perguruan tinggi yang jaraknya dekat dengan masyarakat juga akan terpantau lebih baik.
Baca juga:
Mendagri: Presiden Prabowo Komitmen Kendalikan Inflasi dan Jaga Stabilitas Harga Barang/Jasa
"Ini yang dipesan oleh Bapak Menteri Dalam Negeri kami terus dorong supaya di daerah DOB ini harus berdiri universitas yang akan menampung anak-anak yang ada di sekitaran daerah itu," tegasnya.
Di lain sisi, dia menegaskan, pemekaran wilayah di Papua merupakan upaya pemerintah dalam mempercepat pembangunan di daerah tersebut. Dengan pemekaran ini diharapkan pelayanan publik di daerah Papua berjalan lebih baik.
Reporter: Edy
Berita Lainnya

Kasus Korupsi Proyek Aerosport Mimika, Kejati Papua Sita Rp300 Juta

Perjuangan DAMAI Berakhir di MK, Serukan Persatuan untuk Membangun Teluk Bintuni

JMSI Rayakan HUT ke-5 di Banjarmasin, Luncurkan Program Literasi ‘JMSI Goes To School’

Periksa Mantan Dirut Telkom Alex J Sinaga, KPK Dalami Dugaan Proyek Fiktif

KPK Ulik Peran PT Telkom di Kasus Digitalisasi SPBU Pertamina

Paslon DAMAI Optimistis Gugatan PHPU Pilkada Teluk Bintuni Lolos ke Sidang Pembuktian MK

KPK Geledah Kantor Dinas PUPR Mempawah Kalbar

KPK Sita Pajero Hingga XMax dari Rumah Tersangka Korupsi Bank BJB

KPK Selisik Keterlibatan Ridwan Kamil di Kasus Dana Iklan saat Jabat Komisaris BJB

Transaksi Korupsi di Indonesia Sepanjang 2024 Tembus Rp984 Triliun

KPK Geledah Kantor Dinas Perkim Lampung Tengah, Terkait Kasus Apa?

Jaksa Hadirkan Dua Saksi di Sidang Hasto Kristiyanto Hari Ini

Komentar