Dana BOK di Puskesmas Limbangan dipertanyakan

Rabu, 13 September 2017 21:01 WITA

MCW News, Kendal | Gelontoran Dana Alokasi Khusus ( DAK) Non Fisik bidang kesehatan dari pemerintah pusat ke daerah hingga ke puskesmas-puskesmas. Nampaknya kini mulai dipertanyakan Masyarakat setempat, karena arus gelontoran dana yang cukup fantastis tersebut ternyata tidak sebanding dengan tingkat layanannya kepada warga pasien yang membutuhkannya. Bahkan isunya dana tersebut diantaranya berupa Biaya Operasional Kesehatan (BOK) yang ada di Puskesmas justru diduga sering diselewengkan oleh oknum yang tak bertanggungjawab. Hal ini sebagaimana yang diduga terjadi di Puskesmas Limbangan Kabupaten Kendal Jawa Tengah yang disampaikan seorang tokoh Masyarakat Limbangan berinisial SR yang mengungkapkan keprihatinannya atas kurang maksimalnya penggunaan dana tersebut untuk meningkatkan pelayananannya kepada Masyarakat, "Dana setiap tahunnya tidak sedikit, tapi layanannya tidak maksimal, digunakan untuk apa dana tersebut," ungkapnya kepada MCW News Jateng. Bahkan SR pun mengharapkan agar penggunaan dana-dana dari pusat diawasi penggunaannya, " Bisa jadi dana tersebut tidak digunakan sebagaimana mestinya, dan ada oknum disana mobilnya banyak mas," imbuhnya. Sementara itu Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kendal (DKK) , Sri Mulyani merespon atas permasalahan tersebut, dan akan segera menindaklanjuti, " Terima kasih laporannya, akan kami tindak lanjuti secara internal dahulu dugaan tersebut, Kepala Puskesmas sedang ada tugas diklat, " ungkapnya melalui pesan singkatnya kepada MCW News Jateng, Rabu (13/9). Sedangkan sebelumnya saat Media ini bertandang ke Puskesmas Limbangan diterima seorang staf bendaharanya bernama Yola yang juga ditemani seorang teman Prianya yang seolah tidak tahu menahu perihal dana yang ada di Puskesmas tersebut, "saya tidak tahu dan ini bukan kapasitas saya untuk menjawab. Silahkan nanti djtanyakan langsung saja kepada kepalanya. Karena saat ini Ia sedang ikut Diklat di Sewakul. Pulangnya tanggal 16 Mas," ujarnya. Ditempat terpisah Aktivis Jaringan Pendampingan Kebijakan Pemerintah ( JPKP) Jateng, Saefudin Idhom hingga kini lembaganya akan terus mengawal kebijakan pemerintah pusat diantaranya terkait Pendidikan, Kesehatan dan Sosial, seusai RAKERWIL I JPKP di Gedung DPRD Kendal. " Kami harus mengawal minimal ketiga hal tersebut agar tidak diselewengkan,," ujarnya Senada juga disampaikan Aktivis Lainnya, Nurkholis yang juga turut prihatin, jika Program yang telah dicanangkan pemerintah pusat , justru diselewengkan didaerah, "Insya Allah kami akan turun ke lapangan dan kita siapkan dulu mereka untuk Bimtek agar mengerti betul saat turun dilapangan mas," tuturnya. Sebagaimana informasi yang dapat dihimpun media ini, memang selama ini Pemerintah pusat tidak tanggung-tanggung untuk mensejahterakan rakyatnya setiap tahunnya terus menggelontorkan dana ratusan triliyun diantaranya untuk DAK bidang kesehatan baik untuk pembangunan Fisik maupun non fisik. Dan salah satu DAK.kesehatan Non Fisik yaitu berupa Biaya Operasional Kesehatan (BOK) yang yang diantaranya diberikan ke Puskesmas-puskemas guna memudahkan dalam melakukan pelayanan kepada Masyarakatnya sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan ( PMK) Nomor : 71 Tahun 2017 yang dijelaskan dana BOK bisa untuk Puskesmas, Fasilitas kesehatan, Jampersal, distribusi vaksin, BMHP, RTK dan biaya Akreditasi puskesmas. Namun kenyataannya dana tersebut diduga justru diotak-atik yang jauh dari harapan masyarakat untuk menikmatinya. (timmcwnews)

• TAGS: