Jadi Pertanyaan, Audit Gedung Sekwan Belum Tuntas-Tuntas

Senin, 27 Mei 2024 02:01 WITA

Penginapan Kartini Bintuni, pernah dijadikan Sekretariat sementara DPRD Teluk Bintuni.

BINTUNI - Penanganan kasus korupsi yang dinilai lamban, menjadi sorotan Pemuda Transmigrasi pada peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia), Sabtu (9/12/2023).

Wawan Crisnawan dari Teluk Bintuni menyuarakan kekhawatiran terkait dugaan kasus korupsi yang tak kunjung selesai. Ia menyoroti lamanya proses audit gedung sekwan oleh BPKP, menyebutnya tidak masuk akal.

Wawan menekankan pentingnya tindakan cepat dari BPKP, mengingat masa akhir tahun yang mendekat, yang menuntut program kerja harus selesai. "BPKP lambat, ini menjadi pertanyaan kenapa? Jangan sampai BPKP masuk angin," cetus Wawan.

Terkait kritikan ini Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat, Lepot Setyanto, memberikan tanggapan. 

"Tim audit sedang dalam tahap finalisasi perhitungan kerugian negara terkait dugaan korupsi sewa gedung DPRD Teluk Bintuni," jelasnya. 

Lepot menjelaskan bahwa kendala dalam klarifikasi dengan pihak terkait, seperti minimnya dokumen dan ketidakhadiran pejabat, memperlambat proses audit.

Meski demikian, Lepot menegaskan upaya maksimal dilakukan agar audit selesai sebelum akhir tahun. 

Menanggapi kritik lambannya kinerja BPKP PB, ia menjelaskan bahwa telitinya perhitungan kerugian negara membutuhkan waktu, terutama karena menyangkut nasib masa depan orang lain.

Dalam konteks lonjakan dugaan kasus korupsi di wilayah perwakilan BPKP PB, Lepot menyebut bahwa tim audit harus membagi waktu untuk menangani permintaan audit dari berbagai instansi hukum. "Dengan jumlah auditor yang terbatas, yaitu 10 orang, BPKP PB berusaha menangani puluhan kasus yang masuk dari berbagai instansi," ujarnya.

Seiring dengan upaya BPKP PB untuk menyelesaikan audit dengan cermat dan tepat waktu, masyarakat Teluk Bintuni tetap menantikan hasil akhir dari proses ini, sambil berharap agar tindakan pencegahan korupsi semakin diperkuat di masa mendatang.

Reporter: Haiser

• TAGS:
• BINTUNI
• Hakordia
• BPKP