mcwnews.com - Media Credible Watch

Masyarakat Diminta Bijak Sikapi Dugaan Kebocoran di SMGP

Minggu, 18 September 2022 16:06 WITA

Beberapa warga Desa Sibanggor Julu, Kecamatan Puncak Sorik Marapani, Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Sumatera Utara di rawat diduga akibat keracunan gas hidrogen sulfida (H2S) dari pipa PT Sorik Marapi Geothermal Power (SMGP), Minggu (18/9/2022). (Foto : MCWNEWS)

Males Baca?

MCWNEWS.COM, MADINA - Pipa PT Sorik Marapi Geothermal Power (SMGP) diduga mengeluarkan gas hidrogen sulfida (H2S), Jumat (16/9/2022) malam.

Kejadian ini membuat beberapa warga Desa Sibanggor Julu, Kecamatan Puncak Sorik Marapani, Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Sumatera Utara pingsan.

Bahkan, warga tersebut juga terpaksa dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis.

Hal ini kemudian menimbulkan berbagai polemik di berbagai akun Facebook yang menuding seakan menyudutkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Madina.

Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Pemuda Karya (DPD-IPK) Kabupaten Madina Muhammad Syafril Pulungan Ketua menyayangkan hal berbagai tudingan negatif itu kepada pihak pemerintah setempat.

"Kita sangat menyayangkan polemik PT SMGP yang kembali diduga bocor sehingga mengakibatkan saudara-saudara kita terpaksa dilarikan ke rumah sakit," ujarnya, Minggu (18/9/2022).

Dirinya berharap kepada pihak perusahaan untuk bisa bertanggung jawab atas insiden tersebut.

{bbseparator}

Di sisi lain, Syafril juga mengaku menyayangkan opini dan tuduhan dari beberapa akun medsos yang selalu menuduh Pemerintah Daerah Madina, baik itu Bupati dan Wakil Bupati karena tidak serius menangani persoalan yang terjadi sudah berulang kali di PT SMGP dengan kasus yang sama dan sempat menelan korban jiwa.

"Bahkan ada beberapa akun facebook dan juga media yang mulai menuduh Bupati dan Wakil Bupati Madina mengambil keuntungan dari PT SMGP," tuturnya.

Jika tuduhan ini tidak berdasar dan tidak bisa dibuktikan, menurutnya bisa dikatakan fitnah dan pencemaran nama baik.

"Jadi kita berharap agar para netizen yang menggunakan media sosial untuk berhati-hati dalam berucap melalui tulisan dipostingannya," tegasnya.

Dalam situasi seperti ini kata Syafril, harusnya masyarakat bisa menawarkan solusi sesuai dengan regulasi yang ada, bukan justru mengadu domba antara pihak perusahaan dan pemerintah daerah.

"Jangan hanya menuduh dan menduga yang kesannya hanya provokasi belaka kepada Bupati dan Wakil Bupati, bahkan ada kesannya mengadu domba pihak pemerintah dan perusahaan. Ariflah menanggapi persoalaan, jangan hanya kesan tuduhan dan fitnahan semata disampaikan kepada publik," pungkasnya. (syah)