Bupati Bintuni Bantah Diperiksa Komnas HAM

Jumat, 07 Oktober 2022 20:27 WITA

Bupati Teluk Bintuni Ir.Petrus Kasihiw,MT didampingi Plt Kepala Kesbangpol Teluk Bintuni Reinhard Maniagasi saat memberikan keterangan pers kepada para wartawan di Manokwari, Jumat (7/10/2022), (Foto: hms)

"Masyarakat juga biasanya menginformasikan kepada kami kalau ada hal-hal yang mencurigakan, tapi selama ini kan tidak ada sejak penempatan aparat di sana," ungkapnya.

Kasihiw mengatakan, peristiwa penyerangan terjadi di lokasi kerja CV Doreri Makmur, di mana proyek tersebut dibiayai oleh Pemerintahan Provinsi Papua Barat. 

Seharusnya, Pemda melaporkan kepada Pemkab Teluk Bintuni, minimal pelaksana melapor kepada Bupati atau Kepala Dinas PU bahwa ada kegiatan di Bintuni.

"Saya sama sekali tidak disampaikan , awalnya kita tau tapi setelah lanjut tidak disampaikan lagi karena ada perbedaan aspirasi di sana ada karena yang setuju ada yang tidakn. Jadi saya tidak mengikuti lagi perkembangan proyek itu. Ternyata proyek itu jalan, cuma kami tidak diberitahu," jelasnya.

Semestinya kata Kasihiw, ketika ada proyek mereka melapor sehingga di sana ditempatkan aparat keamanan guna memberikan perlindungan bila sewaktu-waktu diperlukan.

"Kita juga tidak bisa salahkan pihak keamanan karena kita juga tidak tau kalau proyek itu terlaksana dan akhirnya menimbulkan korban jiwa seperti itu," terang Bupati. 

Lebih jauh dijelaskan, pihaknya memberikan perhatian terhadap korban. Hal ini terlihat hanya dalam satu hari, Kapolres dan Dandim bisa mengevakuasi semua jenazah dan membawanya ke Bintuni.

"Yang luka kita berikan pengobatan, yang meninggal diotopsi terus kita siapkan peti. Kemudian yang meninggal dan yang sedang dirawat dikirim ke Manokwari, di sana disiapkan peti standar lalu dikirim ke keluarga, itu yang kita lakukan," ujarnya.

• TAGS:
• Bupati Bintuni
• Bantah Diperiksa
• Komnas HAM