Bupati Bintuni Bantah Diperiksa Komnas HAM

Jumat, 07 Oktober 2022 20:27 WITA

Card image

Bupati Teluk Bintuni Ir.Petrus Kasihiw,MT didampingi Plt Kepala Kesbangpol Teluk Bintuni Reinhard Maniagasi saat memberikan keterangan pers kepada para wartawan di Manokwari, Jumat (7/10/2022), (Foto: hms)

Males Baca?

Ia pun mengaku keberatan jika dikatakan diperiksa sehingga perlu memberi klarifikasi dengan apa yang diberitakan oleh media nasional tersebut.

"Ini menjadi pembelajaran buat kita semua, dari pusat, dari provinsi, disampaikanlah kepada kami pemerintah di daerah. Secara tertulis dan juga bisa datang menyampaikan secara resmi agar kita bisa ikut memantau, kan tugas kita juga melakukan monitoring dan pengawasan. Informasi ini bisa kita sampaikan kepada pemerintah provinsi atau pusat," terang Bupati. 

Sebagai Kepala Pemerintahan di Kabupaten Teluk Bintuni, dirinya mengaku tidak menginginkan hal seperti itu terjadi karena menghilangkan nyawa manusia adalah pelanggaran HAM, serta sudah menyalahi aturan hukum yang ada di Negara Republik Indonesia.

"Itu Komnas HAM yang tau persis, apapun alasannya itu adalah pelanggaran HAM karen hak hidup manusia dicabut," tegasnya. 

Kasihiw juga menyatakan telah berkonsultasi dengan Komnas HAM, dan diberikan saran agar dirinya melakukan upaya pendekatan persuasif, tidak menggunakan pendekatan militer.

"Saya akan undang rapat para tokoh-tokoh adat, tujuh suku, kepala distrik di lokasi-lokasi yang berbatasan, kepala kampung untuk kita mendialogkan model-model yang terbaik untuk melakukan pengawasan ataupun sosialisasi kepada masyarakat supaya jangan lagi hal-hal seperti itu," pungkasnya. (hs).


Halaman :

Komentar

Berita Lainnya