KPK Bagikan Pengalaman Cegah Korupsi Sektor Pelayanan Publik kepada ACB Brunei Darussalam

Rabu, 25 Oktober 2023 20:28 WITA

KPK memaparkan empat hal yang dapat dilakukan untuk mencegah korupsi di pelayanan publik, Selasa (24/10/2023).

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berbagi pengalaman mengenai upaya-upaya untuk menutup celah praktik korupsi di sektor pelayanan publik, kepada delegasi Anti-Corruption Bureau (ACB) Brunei Darussalam.

Dalam pertemuan yang digelar di gedung Pusat Edukasi Antikorupsi atau Anti-Corruption Learning Center (ACLC) KPK, Jakarta, Selasa (24/10/2023), KPK memaparkan empat hal yang dapat dilakukan untuk mencegah korupsi di pelayanan publik, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan respons masyarakat.

"KPK mendorong setiap instansi yang menyelenggarakan pelayanan publik untuk terbuka memberikan data terkait pelayanan publik baik berupa data terkait dengan proses yang sedang dijalankan, output yang akan dihasilkan, persyaratan dan standar yang harus dipenuhi, serta pihak mana saja yang memiliki kewenangan," jelas Chrisna Adhitama, Fngsional pada Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK.

Menurut Chrisna, masyarakat sendiri merupakan pihak-pihak yang paling terdampak jika terjadi praktik korupsi pada sektor pelayanan publik. Namun, tidak jarang pula masyarakatlah yang justru mengetahui adanya korupsi di pelayanan publik.

"Transparansi akan diikuti dengan respon dan partisipasi masyarakat. Mereka akan berkomentar terkait dengan apa yang didapatkan. Misalnya terkait dengan pelayanan A, seharusnya syarat yang dibutuhkan A,B,C ternyata diminta sampai D. Tentunya ini menjadi masukkan bagi KPK untuk melakukan pengkajian dan evaluasi," terangnya.

Dalam upaya mendorong empat hal tersebut, KPK didukung dengan platform digital pencegahan korupsi bernama Jaringan Pencegahan Korupsi (JAGA), yang dapat diakses melalui https://jaga.id.

Melalui platform JAGA, setiap data yang dibagikan oleh para instansi akan dipublikasikan sehingga bisa diakses oleh seluruh masyarakat Indonesia. Nantinya, masyarakat dapat mengetahui seperti apa pelayanan publik pada sektor tersebut.

"Masyarakat juga bisa membandingkan dengan apa yang mereka rasakan pada saat mengurus pelayanan publik agar dapat memunculkan interaksi antar-masyarakat, terkait dengan pengalaman yang diterima dan dibandingkan dengan data yang disajikan oleh pemerintah," ujar Chrisna.

• TAGS:
• KomisiPemberantasanKorupsi
• KPK
• Gratifikasi