KPK dan Pemprov Papua Peringati Hakordia 2023
Rabu, 29 Mei 2024 04:35 WITA

Pimpinan KPK Johanis Tanak (kiri) bersama Pj Gubernur Papua M Ridwan Rumasukun (kanan), saat hadir di acara peringatan Hari Anti-Korupsi Sedunia (HAKORDIA) 2023, di Istora Papua Bangkit, Sentani, Jayapura, Papua, Selasa (14/11/2023). (Foto: Edy/MCW)
Males Baca?SENTANI - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bekerja sama dengan Pemprov Papua menggelar peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) di Istora Papua Bangkit, Jayapura pada Selasa (14/11/2023).
Tidak hanya diikuti oleh masyarakat di wilayah Provinsi Papua saja, namun juga dimeriahkan oleh 10 provinsi lainnya yakni Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, Papua Selatan, Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Papua Barat Daya. Keseluruhan provinsi ini merupakan wilayah kerja Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah V KPK.
Acara ini mengusung tema ‘Sinergi Berantas Korupsi, untuk Indonesia Maju’ karena sinergi dan kolaborasi menjadi kunci untuk pemberantasan korupsi yang berdampak langsung bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.
Dalam sambutannya, Pimpinan KPK Johanis Tanak mengatakan bahwa pemberantasan korupsi harus memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Kehadiran pemerintahan yang bersih, bebas dari korupsi, akan menjadi modal yang kuat untuk pembangunan di daerah.
"Korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara dan daerah, tetapi juga merusak moral, menciptakan ketidaksetaraan dan penghambat perkembangan berkelanjutan," kata Tanak.
Sementara itu Penjabat Gubernur Papua M Ridwan Rumasukun menyatakan bahwa korupsi tidak hanya merugikan negara dan daerah, tetapi juga merusak tatanan kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, pemerintah daerah, bersama-sama dengan pemerintah pusat dan seluruh elemen masyarakat harus memainkan peran kunci dalam mencegah dan mengatasi dampak buruk korupsi.
{bbseparator}
Sebagaimana tema Hakordia kali ini memiliki makna bahwa untuk mewujudkan kemajuan Indonesia, diperlukan kerja sama dan koordinasi yang kuat dari berbagai pihak dalam upaya memberantas korupsi.
Sinergi mengacu pada upaya bersama dan kolaborasi antara berbagai sektor, lembaga, dan individu untuk menghilangkan praktik korupsi yang merugikan negara dan daerah.
"Untuk itu, kami Pemerintah Provinsi Papua bersama-sama dengan Pemerintah Daerah kabupaten/kota, aparat penegak hukum, BUMN dan BUMD serta masyarakat dan seluruh stakeholder khususnya di Provinsi Papua mendukung penuh pencegahan dan pemberantasan korupsi dengan terus berkolaborasi dan bersinergi untuk mencapai Papua Bangkit, Mandiri dan Sejahtera yang Berkeadilan,” tegas Pj Gubernur Papua M Ridwan Rumasukun.
Rangkaian kegiatan Hakordia di Papua berlangsung dari tanggal 14 hingga 16 November 2023. Sejumlah kegiatan seminar digelar, seperti optimalisasi pajak dan retribusi daerah, sinergisitas aparat Pengawas internal dan aparat penegak hukum, Lokakarya “Percepatan Pengalihan Personil, Sarana dan Prasarana, Pendanaan dan Dokumen (P3D) serta Pencegahan Korupsi dalam Penyusunan Tata Ruang Daerah Pasca Pembentukan Daerah Otonomi Baru di Tanah Papua.
Rangkaian ini juga dimeriahkan dengan antusiasme pemerintah daerah, BUMD, dan berbagai komunitas lain yang menggelar integrity expo. Expo berlangsung sepanjang kegiatan, baik di dalam maupun di luar stadium Papua Bangkit yang dapat diikuti oleh seluruh elemen masyarakat.
Reporter: Edy
Berita Lainnya

Kasus Korupsi Proyek Aerosport Mimika, Kejati Papua Sita Rp300 Juta

Periksa Mantan Dirut Telkom Alex J Sinaga, KPK Dalami Dugaan Proyek Fiktif

YLBH Sisar Matiti Soroti Tranparansi Dana PI di Teluk Bintuni

Pemprov Bali Kucurkan Rp400 Miliar untuk Perbaikan Jalan

KPK Sita Tiga Mobil dari Penggeledahan di Kantor Kemnaker

KPK Tetapkan 8 Tersangka Kasus Pengurusan TKA di Kemnaker

KPK Sita Dokumen dari Tangan Pejabat Anak Usaha PT Telkom

KPK Geledah Kantor Kemnaker, Terkait Kasus Apa?

KPK Periksa Vice President Keuangan PT ASDP, Ini yang Didalami

KPK Terbitkan Surat Edaran Pemberantasan Korupsi di BUMN dan Danantara

Komentar