Train 3 Tangguh LNG Diresmikan, Bupati Teluk Bintuni Ucapkan Terima Kasih untuk Presiden dan Masyarakat Adat

Jumat, 24 November 2023 10:30 WITA

Card image

Bupati Teluk Bintuni, Petrus Kasihiw (kanan) bersama Presiden Joko Widodo

Males Baca?

BINTUNI - Setelah turut mendampingi Presiden Joko Widodo meresmikan proyek Tangguh Train 3, Jumat (24/11/2023) pagi, Bupati Teluk Bintuni Petrus Kasihiw menyampaikan terimakasihnya kepada Presiden. 

"Terima kasih Bapak Presiden yang berkenan hadir di site LNG untuk meresmikan Train 3 LNG Tangguh," kata Bupati Petrus Kasihiw. 

Hal ini, kata Bupati Petrus, menjadi sebuah kebanggaan dan kerjasama yang baik ini bukan hanya mendapat support dari pemerintah, melainkan juga masyarakat adat. 

"Pada hari ini saya bersama-sama dengan manajemen BP Tangguh dan juga bersama sejumlah investor yang sudah berkontribusi dalam pengembangan proyek Tangguh LNG dan kita berterimakasih sejak awal Train 3 LNG ditetapkan sebagai proyek strategis nasional (PSN) berjalan dari awal saya menjabat dan akhirnya di tahun ini terwujud," kata Bupati Petrus Kasihiw.

Secara khusus, Bupati Petrus Kasihiw menyampaikan terimakasih kepada masyarakat adat tujuh suku, lebih khusus kepada masyarakat Suku Sebyar, Suku Sumuri yang punya kontribusi besar dalam mendukung suksesnya Train 3 Tangguh LNG ini.

"Kita berharap tadi sambutan dari Bapak Presiden bahwa pasokan gas terbesar itu didatangkan dari proyek Train 3," ujar Bupati Petrus.

Ditambahkan jika masih banyak proyek lain dan gas yang dikelola Genting Oil Kasuri itu juga akan dikembangkan dan mensuplai gas ke pabrik pupuk ke Fakfak dan juga ploting LNG di Teluk Bintuni. 

{bbseparator}

"Kita berharap Teluk Bintuni menjadi salah satu tujuan investasi tujuan membangun ekonomi, membangun Papua Barat dan membangun Indonesia," tegas Bupati Petrus. 

Disinggung soal pembayaran hak ulayat atau hak adat, Bupati Petrus menegaskan jika segala sesuatu yang berkaitan dengan hak adat sudah diatur regulasinya.

"Sebagai acuan kita sudah punya Undang-undang Otsus dan Peraturan Pemerintah 106, 107 dan akan di lturunkan menjadi Perdasus," urai Bupati Petrus.

Nantinya Perdasus akan mengatur pembagian dana bagi hasil (DBH) Migas untuk daerah di provinsi Papua Barat.

"Ada jatah untuk provinsi, ada untuk daerah penghasil, itu dibagi rata," terang Bupati Petrus.

Daru Perdasus itu kemudian akan diturunkan lagi Perda, menyesuaikan dengan aperdasus yang baru. "Setelah itu bagaimana kita mengatur porsi per porsi termasuk 10 persen untuk masyarakat adat, itu akan diatur dengan Perda," tegas Bupati Petrus.

Bupati Petrus pun berharap agar masyarakat dapat memahami, karena mengaku sangat menghargai aspirasi masyarakat. "Saya dengan Ketua DPR sangat menghargai aspirasi masyarakat, kita akan menyampaikan itu semua kepada masyarakat secara terbuka," tuntas Kaka Piet, sapaan Bupati Teluk Bintuni.

Reporter: Haiser


Komentar

Berita Lainnya