Usut Korupsi Rumah Jabatan DPR, KPK Cegah 7 Orang Pergi ke Luar Negeri

Selasa, 05 Maret 2024 16:19 WITA

Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri. (Foto: Satrio/MCW)

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencegah tujuh orang untuk bepergian ke luar negeri dalam rangka penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di DPR RI. Alasannya, agar para pihak yang dicegah ke luar negeri tersebut kooperatif saat dijadwalkan diperiksa tim penyidik KPK.

"Maka KPK mengajukan cegah agar tetap berada di wilayah NKRI pada pihak Dirjen Imigrasi Kemenkumham RI terhadap 7 orang dengan status penyelenggara negara dan swasta," kata Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (5/3/2024).

KPK sudah mengirimkan surat permohonan pencegahan ke luar negeri terhadap 7 orang tersebut. Adapun, ketujuh orang tersebut dikabarkan adalah Indra Iskandar selaku Sekjen DPR; Hiphi Hidupati selaku Kepala Bagian Pengelolaan Rumjab DPR RI; Tanti Nugroho selaku Dirut PT Daya Indah Dinamika.

Kemudian, Juanda Hasurungan Sidabutar selaku Direktur PT Dwitunggal Bangun Persada; Kibun Roni selaku Direktur Operasional PT Avantgarde Production; Andrias Catur Prasetya selaku Project Manager PT Integra Indocabinet; serta Edwin Budiman selaku pihak swasta.

"Cegah ini diajukan dan berlaku untuk 6 bulan kedepan sampai Juli 2024 serta tentunya perpanjangan cegah ini menyesuaikan dengan kebutuhan proses penyidikan," pungkas Ali.

Sekadar informasi, KPK saat ini sedang memulai penyidikan terkait kasus dugaan korupsi proyek kelengkapan atau furnitur rumah jabatan anggota DPR. Bahkan kabarnya, KPK sudah menjerat lebih dari dua tersangka dalam penyidikan kasus tersebut.

"Lebih dari dua orang tersangka," kata Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri saat dikonfirmasi awak media, Selasa (27/2/2024).

Adapun, kasus yang menggerogoti tubuh Kesekretariatan Jenderal (Kesetjenan) DPR RI ini berkaitan dengan proyek kelengkapan rumah jabatan anggota DPR. Di antaranya, kelengkapan kamar mandi, ruang tamu, dan lainnya.

"Antara lain dugaan pelaksanaan dilakukan secara formalitas. Padahal melanggar beberapa ketentuan pengadaan barang dan jasa," kata Ali. 

Ali mengungkapkan, kasus dugaan korupsi kelengkapan rumah jabatan anggota DPR ini merugikan keuangan negara hingga miliaran rupiah. Ali belum memerinci nominal keuangan negara yang dirugikan akibat korupsi tersebut. Hal ini lantaran proses penyidikan masih berjalan.

Reporter: Satrio

• TAGS:
• JAKARTA
• KPK
• AliFikri