Anggota DPRD Kabupaten Jayapura Akan Kunker ke Jepang, Ini Pesan Menohok Pj Bupati Triwarno

Sabtu, 20 Mei 2023 14:24 WITA

Card image

Pj Bupati Jayapura Triwarno Purnomo saat wawancara dengan wartawan, Sabtu (20/5/2023). (Foto: Edy/mcw)

Males Baca?

 

JAYAPURA - DPRD Kabupaten Jayapura mewacanakan kunjungan kerja (Kunker) ke Jepang dalam waktu dekat. Kunker ini akan diikuti seluruh anggota DPRD dan Kepala OPD di lingkup pemerintah Kabupaten Jayapura.

Hal itu diakui Ketua DPRD Kabupaten Jayapura Klemens Hamo Kepada awak media di Sentani. Klemens menyebut kunker tersebut telah dianggarakan melalui APBD senilai Rp2 Miliar.

“Ya, kita sudah jadwalkan dalam waktu dekat. Agendanya untuk melihat dan mempelajari terkait lapangan kerja, kepariwisataan, dan perkebunan," kata Klemens, beberapa waktu lalu.

Klemen meyakinkan bahwa akan ada hasil yang baik bagi daerah dari hasil kunjungan ke Jepang tersebut.

Sementara terkait hal itu, Pj Bupati Jayapura Triwarno Purnomo turut berkomentar. Ia mendukung pernyataan Ketua LSM Papua Bangkit Hengky Jokhu, Ketua PPM Kabupaten Jayapura Nelson Yohosua Ondi dan Ketua Fraksi Bhinneka Tunggal Ika DPRD Kabupaten Jayapura Sihar Lumban Tobing yang menyatakan DPRD Kabupaten Jayapura tidak perlu plesiran atau kunjungan kerja keluar negeri (Jepang)  karena berpotensi sebagai pemborosan anggaran.

Kritik itu mengingatkan DPRD Kabupaten Jayapura sebagai wakil rakyat, yang seharusnya bekerja untuk kepentingan rakyat Bumi Khenambay Umbay.

"Jadi yang jelas seperti begini, apapun belanja pemerintah itu harus bermanfaat ke masyarakat," ujar Triwarno Purnomo ketika ditanya wartawan usai menghadiri kegiatan Hari Bhakti Dokter Indonesia (HBDI) di RSUD Youwari, Doyo Baru, Distrik Waibhu, Kabupaten Jayapura, Sabtu (20/5/2023).

Triwarno juga mengingatkan, setelah kunjungan studi banding atau kunker ke luar negeri dilakukan anggota dewan perlu melaporkan hasil kunjungannya kepada masyarakat. Dengan begitu, masyarakat dapat memperoleh manfaat dari kunker tersebut.

"Kalau itu studi banding atau apapun itu namanya, yang jelas harus bisa membawa dampak dan juga perubahan di masyarakat dari hasil studinya itu," jelas mantan Sekretaris DPRD Kabupaten Keerom ini.


Halaman :

Komentar

Berita Lainnya