mcwnews.com - Media Credible Watch

Hadir Sebagai Pembicara, Sejumlah Tokoh Sepakat Pemilu Digelar 2024

Rabu, 18 Januari 2023 16:12 WITA

MDI Group dan Pasifik Resources menggelar diskusi hangat terkait Pemilu dan Pilpres tahun depan, Selasa (17/1/2023). (Foto: Mul/mcw)

Males Baca?

JAKARTA - MDI Group dan Pasifik Resources menggelar diskusi hangat terkait Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pilpres tahun depan, dengan tema "Pemilu/Pilpres 2024 Antara Ada dan Tiada".

Diskusi di minggu ketiga awal tahun 2023 tersebut digelar di Upnormal Raden Saleh, Jakarta Pusat, Selasa (17/1/2023) siang.

Banyak tokoh, negarawan dan pakar politik diundang sebagai pembicara di antaranya Prof. Dr. TB. Massa Fajar (Pakar Politik UNAS Jakarta), Sukmo Harsono (Duta Besar Panama City dan Waketum DPP Partai Bulan Bintang).

Toto Izul Fatah (Peneliti LSI Denny JA), Viva Yoga Mauladi (Wakil Ketua Umum DPP PAN), Prof. Denny Indrayana (Pakar Hukum Tata Negara), dan Budiman Sudjatmiko (Pengurus DPP PDI Perjuangan).

Dalam paparannya Sukmo yang merupakan politisi Partai Bulan Bintang (PBB) ini mengatakan bahwa Pemilu sudah final 2024.

"Menurut kami walaupun Pak Lanyalla, Ketua DPD RI dan Mas Bamsoet, Ketua MPR RI sempat membeberkan dan ramai soal akan pemilu mundur, tapi tak semuda itu menurut kami," ujarnya, Rabu (18/1/2023).

Dirinya menambahkan jika Pilpres 2024 nanti, partainya siap mengusung Yusril Izha Mahendra sebagai Capres 2024, sebagaimana diminta Presiden Joko Widodo.

"Kami Partai Bulan Bintang tetap konsisten mengusung Capres Ketua Umum kami YIM, karena menurut kami beliau punya track record yang baik, jadi kami siap pengusung beliau," tutur Sukmo yang juga seorang pengusaha ini.

Dalam kesempatan itu Pakar Hukum Tata Negara, Prof. Denny Indrayana juga mengatakan bahwa Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 tidak boleh melanggar Konstitusi yang ada.

{bbseparator}

"Negara kita memang merupakan negara Demokrasi, setiap orang boleh memberikan pendapatnya serta mengusung calonnya untuk maju dalam menjadi Pilpres 2024 mendatang, asalkan tidak melanggar Konstitusi yang ada. Tiga periode yang digaungkan kepada Presiden Jokowi itu merupakan pelanggaran Konstitusi, selain itu UU Ciptakerja juga merupakan hasil dari pelanggaran Konstitusi yang ada," papar Denny dalam diskusinya.

Sementara Toto Izul selaku peneliti LSI ikut tegas mengatakan bahwa lama-kelamaan pemilu ini hanya dimenangkan bagi yang memiliki uang saja.

"Makin lama makin banyak orang yang punya duit saja bisa menang pemilu, karena ini problem yang kita uji, jadi paradigma seperti ini perlu kita sampaikan ke publik agar politik uang ini bisa jadi berkurang," bebernya.

Sedangkan Prof.Dr.Tb. Massa Djafar secara keilmuan menerangkan bahwa politik ini harus didasari dengan pengetahuan pemikiran dan rasionalisasi yang benar, agar demokrasi menjadi demokrasi yang terbaik dalam sistem yang dijalankanya.

Akhir dari diskusi hampir seluruh narasumber sepakat bahwa Pemilu dan Pilpres 2024 tak boleh mundur, tetapi perlu menjadi catatan agar pemilu dan pilpres 2024 harus terbaik dan benar-benar demokraris.

Editor: Ady