Luncurkan Indikator MCP Tahun 2023, Firli Sebut Korupsi Pemda Paling Tinggi

Selasa, 21 Maret 2023 17:29 WITA

Rapat Koordinasi Pimpinan Kementerian/Lembaga Program Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah sekaligus peluncuran MCP oleh KPK, Selasa (21/3/2023). (Foto: Dok.Ali/KPK)

Dia menjelaskan, PBJ dan perizinan merupakan area dengan risiko korupsi relatif tinggi dibanding area lainnya. Besar harapan kami koordinasi dan kolaborasi yang baik antar lembaga/ instansi dapat terus berjalan dengan baik sehingga upaya pemberantasan korupsi daerah efektif dalam menurunkan angka korupsinya.

Di sisi lain, Firli berujar bahwa kepala daerah memiliki peranan sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Di mana kepala daerah memiliki peran untuk mewujudkan tujuan negara, menjamin stabilitas politik dan keamanan, menjamin keselamatan masyarakat dari segala gangguan bencana dan pertumbuhan ekonomi.

"Selain itu juga berperan menjamin kepastian kemudahan investasi dan perizinan berusaha, melaksanakan dan menjamin keberlangsung program pembangunan nasional, dan mewujudkan aparatur yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme," tegasnya. 

Sementara Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Suhajar Diantoro, mewakili Menteri Tito Karnavian menjelaskan sinergi antar kementerian/lembaga ini sangat menghasilkan energi positif dalam upaya pemberantasan korupsi di daerah. 

Saat ini menurutnya, semua pihak telah menyadari bahwa korupsi adalah kejahatan luar biasa dan mengancam eksistensi bangsa. 

Dalam rangka pencegahan kata dia, Kemendagri telah bersinergi bersama KPK dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dengan menjalankan program MCP yang terintegrasi di 8 area intervensi.

"Harapannya para pelaku pemerintah daerah dapat menerapkan area intervensi ini guna mencegah celah tindak pidana korupsi," terangnya. 

• TAGS:
• JAKARTA
• KPK
• KetuaKPK
• FirliBahuri
• MontoringCenterForPreventionMCP