Pelabuhan Laut Babo Ambruk, Bupati Teluk Bintuni Desak Perhatian Pemerintah Pusat
Senin, 27 Mei 2024 08:26 WITA

Bupati Teluk Bintuni, Ir. Petrus Kasihiw, MT
Males Baca?BINTUNI - Pelabuhan Laut Babo di Teluk Bintuni ambruk pada Kamis (25/1/2024) lalu. Kejadian ini menjadi sorotan banyak kalangan, terutama masyarakat Tanah Sisar Matiti, Kabupaten Teluk Bintuni.
Terkait ambruknya pelabuhan ini, Bupati Teluk Bintuni Petrus Kasihiw, mengungkapkan bahwa Pemda Teluk Bintuni sebenarnya sudah dua kali bersurat, bahkan bertatap muka langsung dengan pejabat Kementerian Perhubungan RI di Jakarta terkait kondisi pelabuhan tersebut.
"Sejak awal saya sudah melaporkan kondisi sarana dan prasarana transportasi laut serta udara termasuk salah satunya Pelabuhan Laut Babo. Namun hingga insiden ambruknya pelabuhan tersebut, laporan kami belum digubris Pemerintah pusat," ungkap Kasihiw, Jumat (26/1/2024).
Kasihiw menyayangkan ambruknya pelabuhan tersebut karena merupakan urat nadi utama ekonomi bagi masyarakat di Distrik Babo dan sekitarnya.
"Pelabuhan Babo masuk dalam urutan ke-16 dalam Keputusan Menteri Perhubungan RI Nomor KP. 432 Tahun 2017 tentang rencana induk pelabuhan nasional. Artinya, pengelolaan pelabuhan ini menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Perhubungan RI," bebernya.
Kasihiw menegaskan bahwa Pemda Teluk Bintuni tidak bisa mengalokasikan dana APBD untuk membangun kembali pelabuhan tersebut.
"Kami sudah bersurat kepada Menteri Perhubungan cq Direktorat Jenderal Perhubungan laut di Jakarta, Surat Nomor 552/079/BUK-TB/I/2024 melaporkan tentang kondisi Pelabuhan Babo yang saat ini sudah ambruk. Harapan kami agar Pemerintah pusat segera memberi perhatian," desaknya.
Kasihiw menambahkan bahwa Pemda Teluk Bintuni sudah mendukung dengan memberikan areal seluas satu setengah hektare untuk pembangunan pelabuhan baru.
"Proses hibah lahan ke Pemerintah Pusat lewat Kementerian Perhubungan sedang dalam proses di kantor BPN Teluk Bintuni. Statusnya sudah ada sertifikat dari BPN dan sedang dalam proses hibah," sambungnya.
Kasihiw pun mengimbau agar masyarakat tidak saling menyalahkan dan berharap ada tindakan proaktif dari Kementerian Perhubungan.
"Dinas Perhubungan Teluk Bintuni sudah turun melakukan pengecekan lapangan terhadap kondisi pelabuhannya dan hari ini kita sudah menyurat ke Kementerian Perhubungan RI," jelas Bupati Petrus Kasihiw.
Editor: Lan
Berita Lainnya

BREAKING NEWS: Sikat Uang Proyek, Kadis PUPR Papua Barat Resmi Ditahan

Perjuangan DAMAI Berakhir di MK, Serukan Persatuan untuk Membangun Teluk Bintuni

Teluk Bintuni Berduka, Lepas Kepergian ‘Bapak Pemekaran Kampung’ Daniel Asmorom

Sidang MK Teluk Bintuni Dijadwalkan 15 Januari, Keluarga Besar DAMAI Nyatakan Solid

Bendahara JMSI: Rencana Kenaikan PPN 12% Harus Dikaji Ulang

Paslon DAMAI Optimistis Gugatan PHPU Pilkada Teluk Bintuni Lolos ke Sidang Pembuktian MK

Rugikan Negara Rp893 Miliar, Eks Dirut PT ASDP Ira Puspadewi Ditahan KPK

Breaking News: Gugatan Praperadilan Hasto Kristiyanto Ditolak PN Jaksel

Hukuman Penjara Harvey Moeis Diperberat Jadi 20 Tahun, Uang Pengganti Rp420 Miliar

KPK Minta PN Jaksel Tolak Gugatan Praperadilan Hasto Kristiyanto

KPK Panggil Bos Asuransi Sinar Mas Indra Widjaja

KPK Geledah Kantor Anak Usaha Jasa Raharja, Sita Deposito Rp6,4 Miliar

Komentar