Pembangunan Jalan Kemiri-Depapre Tunggu Pemprov Papua Bebaskan Lahan

Senin, 01 Agustus 2022 13:53 WITA

Card image

Kepala BPJN Jayapura Benyamin Elieser Pasurnay, ST.,MM.,MT.

Males Baca?

 

MCWNEWS.COM, JAYAPURA - Jalan raya Kemiri-Depapre merupakan infrastruktur prioritas untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Papua, khususnya Kabupaten Jayapura. Sebab, jalan ini merupakan satu-satunya akses transportasi darat yang menghubungkan pelabuhan peti kemas di Distrik Depapre, Kabupaten Jayapura. 

Pelabuhan peti kemas di Depapre ini  merupakan program nawacita tol laut Presiden Joko Widodo yang mesti didukung infrastruktur jalan yang bagus dan memadai. Presiden Jokowi Widodo sendiri telah menginstruksikan jajarannya agar jalan sepanjang 24 kilometer tersebut segera dibangun.

Dikonfirmasi terkait pembangunan tersebut, Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Jayapura, Benyamin Elieser Pasurnay, ST.,MM.,MT,  mengatakan desain pembangunan jalan Kemiri-Depapre akan selesai bulan Agustus ini. Namun, untuk pengerjaan fisik harus menunggu pembebasan lahan oleh Pemprov Papua.

"Kalau untuk desain segala macam kami sudah dalam proses penyiapan, di akhir Agustus ini mungkin sudah bisa rampung semua," ujar Benyamin kepada MCWNEWS, Senin (1/08/2022).

Benyamin menerangkan, status jalan Kemiri-Depapre adalah milik Pemprov Papua, sehingga pembebasan lahan untuk pelebaran jalan tersebut menjadi tanggungjawab pihak Pemprov. Pihaknya berharap pihak Pemprov dapat segera menyelesaiakan masalah pembebasan lahan.

"Kami di Balai hanya dimintai, karena itu program jangka panjang Pak Jokowi, waktu itu (pembangunan) Dermaga Depapre untuk pelayanan kontainer, sehingga kami juga diminta untuk selesaikan (jalan Kemiri-Depapre). Kami mau kerjakan tetapi lahannya belum siap jadi kami gak bisa turun."

"Karena itu kan jalan Provinsi (jalan Kemiri-Depapre). Seperti yang kita tahu sebelumnya kan sempat bermasalah, sampai masuk ke ranah hukum. Namun sudah ada penyelesaian. Hanya saja terkait masalah lahan ini masyarakat masih minta tuntut ganti rugi, nah itu yang belum terakomodir di Pemda Provinsi," paparnya.

Diberitakan sebelumnya, Bupati Jayapura Mathius Awoitauw sempat mempertanyakan rencana peangunan jalan Kemiri-Depapre kepada Presiden Jokowi saat bertemu di Istana Negara, Jakarta, Jumat (20/5/2022). Pertemuan itu juga dihadiri tiga Pokja Majelis Rakyat Papua (MRP) dan Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB).

Dalam pertemuan tersebut, dikatakan Presiden Jokowi langsung memanggil ajudannya untuk mencatat laporan yang ia sampaikan, yang kemudian ditindaklanjuti oleh Kantor Staf Presiden (KSP) dengan melakukan rapat bersama Kementerian dan Balai Besar Jalan Papua agar proses pekerjaan jalan Kemiri-Depapre dapat dikerjakan di tahun ini.  (adi)


Komentar

Berita Lainnya