Kejari Bintuni Diminta Serius Tangani Dugaan Korupsi Pengadaan Mobil Damkar

Minggu, 14 Agustus 2022 23:20 WITA

Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari, Yan Christian Warinussy,

Males Baca? 🔊 Baca Berita!

MCWNEWS.COM, BINTUNI - Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Teluk Bintuni diminta untuk menindak lanjuti proses penyelidikan terhadap kasus dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran (Damkar) di pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Teluk Bintuni. 

"Belum lama ini, kami mengamati bahwa Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri (Kejari) Teluk Bintuni telah memanggil dan mendengar keterangan dari Kepala BPBD Teluk Bintuni selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), panitia lelang hingga kontraktor yang terlibat dalam proyek tersebut," ujar Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari, Yan Christian Warinussy, Minggu (14/8/2022).

Bahkan lanjutnya, LP3BH menemukan data bahwa mobil damkar yang diadakan oleh BPBD Kabupaten Teluk Bintuni tersebut adalah bukan keluaran dari produsen atau pabriknya langsung, melainkan merupakan mobil yang bersifat tangan kedua alias second.

Sehingga tuturnya, semakin kuat dugaan mobil tersebut bermasalah karena hingga 2 tahun sepeninggal diadakan, mobil damkar tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen mobil yang penting seperti Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) maupun Buku Pajak Kendaraan Bermotor (BPKB) dan pula tidak ada plat nomor polisi. 

Menurutnya, penyelidikan dapat dilakukan hingga ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Teluk Bintuni untuk mengetahui status terdaftar sebagai aset daerah atau tidak.

"Juga soal plat nomornya hingga ke Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Teluk Bintuni dan Satuan Polisi Lalu lintas Polres Teluk Bintuni," tegasnya.

Dikatakan, harus ada tekad di Kejari Teluk Bintuni dalam memberantas tindak pidana korupsi hingga ke akar-akarnya. 

Tidak boleh dibiarkan para "penilep" uang negara bebas berkeliaran dan akan memberi ruang bagi mereka untuk kembali mencari calon mangsa baru guna memperkaya diri secara melawan hukum.

 

"Sekaligus merugikan keuangan negara yang pada akhirnya melanggengkan kemiskinan rakyat di Teluk Bintuni dan Tanah Papua," tandasnya.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Teluk Bintuni Johny Zebua menyatakan kasus tersebut tengah dalam penyelidikan.

"Memang masih dalam tingkat penyelidikan," ujar Kajari singkat, Minggu (14/9/2022).

(ag)

• TAGS: