KPK - KY Teken MoU Perkuat Sinergitas Antikorupsi Sektor Peradilan

Rabu, 29 Mei 2024 05:22 WITA

Ketua KPK, Firli Bahuri dan Ketua KY, Amzulian Rifai, saat Penandatanganan MoU yang berlangsung di Auditorium Lt.4 Gedung Komisi Yudisial RI, Jakarta, Kamis (24/8/2023). (Foto: Dok.KPK)

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Komisi Yudisial (KY) meneken nota kesepahaman untuk perkuat sinergitas antikorupsi di sektor peradilan. Penandatanganan berlangsung di Auditorium Lt.4 Gedung Komisi Yudisial RI, Jakarta, Kamis (24/8/2023).

Dalam kesempatan itu, Ketua KPK Firli Bahuri menyebut kerja sama yang dijalin dengan KY merupakan langkah strategis KPK memberantas korupsi di Indonesia. "Hari ini merupakan hari penting bagi KPK dan KY. Kami dari KPK berkomitmen untuk memberantas korupsi atas dasar Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 mengenai penindakan kasus korupsi," ucap Firli saat memberi sambutan.

Adapun nota kesepahaman antara KPK dan KY tersebut berisi 6 poin. Yaitu, penukaran data dan informasi; pencegahan tindak pidana korupsi; pendidikan, pelatihan, dan sosialisasi; kajian dan penelitian; narasumber dan tenaga ahli: penanganan dan pengaduan masyarakat serta pemantauan peradilan tindak pidana korupsi.

Firli mengatakan KY sebagai lembaga negara yang bertugas melaksanakan pengawasan tentang pengangkatan, pemberhentian, dan kenaikan pangkat hakim di seluruh wilayah Indonesia, tentu punya andil membantu KPK memberantas korupsi. Dimana peradilan tindak pidana korupsi ditangani oleh seorang hakim.

"KPK tidak bisa bekerja sendiri, karena itu KPK terus bekerja sama dengan sejumlah lembaga negara untuk menindak serta mencegah korupsi. Kesepakatan KPK dan KY merupakan cara untuk membersihkan korupsi di Indonesia dengan semangat  dan komitmen mewujudkan peradilan yang adil," ujar Firli, Kamis (24/8/2023).

Di sisi lain, Ketua KY, Amzulian Rifai menyambut baik penandatanganan nota kesepahaman antara KY dan KPK ini. Menurut Amzulian, KY berkomitmen membantu setiap lembaga yang bertugas memberantas korupsi di Indonesia.

"Bagi KY nota kesepahaman dengan KPK sangat penting, karena berkaitan dengan kepercayaan publik. Selain itu, ini merupakan langkah sintegritas luar biasa. Misalnya, KPK membantu kami dalam seleksi Hakim Agung untuk mendapatkan data LHKPN. Selanjutnya tujuan kita semua bisa membuat peradilan lebih baik kedepannya," ucap Amzulian.

• TAGS:
• JAKARTA
• KPK
• KetuaKPK
• FirliBahuri
• KY