Sambut HBA ke-63, Kejati Papua Barat Gelar Seminar

Kamis, 13 Juli 2023 19:22 WITA

Suasana Seminar dalam rangka menyambut Hari Bakti Adhyaksa (HBA) ke-63 tanggal 22 Juli 2023, Kamis (13/7/2023). (Foto: Penkum Kejati Pabar)

Males Baca? 🔊 Baca Berita!

 

MANOKWARI - Kejaksaan Tinggi Papua Barat menyelenggarakan seminar hukum dengan tema “Optimalisasi Kewenangan Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Yang Merugikan Perekonomian Negara”.

Seminar digelar dalam rangka menyambut Hari Bakti Adhyaksa (HBA) ke-63 tanggal 22 Juli 2023 nanti.

Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Papua Barat Dr. Harli Siregar, S.H., M.Hum, mengatakan, sebagai negara yang sedang berkembang, Indonesia membutuhkan biaya yang sangat besar untuk melasanakan moderenisasi dan pembangunan di segala bidang.

Seperti politik ekonomi sosial budaya dan sebagainya yang harus dilakukan secara merata di seluruh wilayah tanah air, dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup seluruh rakyat demi mewujudkan masyarakat adil dan makmur. 

"Pembangunan yang pada hakikatnya merupakan proses perubahan yang sengaja dan direncanakan berkelanjutan, secara langsung atau tidak langsung juga membawa perubahan kepada perilaku masyarakat baik yang bersifat positif maupun negatif," ujarnya, Kamis (13/7/2023).

Seiring dengan perubahan dan perkembangan masyarakat, pelaksanaan pembangunan juga berkembang dan berjalan cukup cepat. 

Akan tetapi kenyataan membuktikan bahwa pelaksanaan pembangunan tersebut sidak selalu berjalan lancar karena adanya faktor-faktor penghambat yang mempengaruhi jalannya pembangunan itu. 

Salah satu faktor penghambatnya ialah karena terjadinya kejahatan berupa penyelewengan-penyelewengan anggaran yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang dipergunakannya untuk kepentingan memperkaya dirinya sendiri, keluarganya atau kerabatnya.

Sehingga dapat mengakibatkan kerugian keuangan negara dan perekonomian negara yang disebut dengan istilah korupsi. 

{bbseparator}

Berawal dari semua itu dengan semangat besar untuk meningkatkan perekonomian negara serta mengoptimalkan kewenangan Kejaksaan dalam Tindak Pidana Korupsi. 

Dia menjelaskan, Kejaksaan sebagai institusi terdepan dalam penegakan Hukum, pencegahan dan pemberantasan korupsi serta mengawal dan mendampingi pelaksanaan pembangunan nasional, senantiasa dituntut untuk melakukan berbagai pembenahan terus menerus dari hulu ke hilir.

Mulai dari pembenahan individual hingga yang bersifat holistik yang mengarah kepada pengembangan organisasi Kejaksaan.

"Bahwa korupsi tergolong sebagai kejahatan bersama (extra ordinary crime). Hal ini karena korupsi dilakukan secara sistematis,terorganisir,masif, yang berkaitan dengan kekuasaan dan merugikan keuangan negara," tuturnya.

Menurutnya, korupsi dibentuk dengan merekayasa peraturan-peraturan yang di kondisikan oleh oknum penyelenggara negara. Prosedur penanganan kasus korupsi di Kejaksaan biasanya berawal dari adanya laporan pengaduan oleh masyarakat.

Yang selanjutnya akan diadakan penyelidikan untuk memastikan apakah ada penyimpangan dalam suatu peristiwa yang dilaporkan, jika ditemukan perbuatan yang melawan hukum, laporan tersebut akan naik ke tahap penyidikan guna dilakukan pengumpulan bukti yang berujung pada penetapan tersangka. 

Kemudian berkas akan diserahkan ke pengadilan untuk dilakukan persidangan dan tahap akhir yaitu eksekusi hukuman oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan perintah eksekusi. 

"Prosedur penanganan kasus tipikor di Kejaksaan tidak jauh berbeda dengan Kepolisian dan KPK," jelasnya.

Pemberantasan korupsi di kejaksaan mengalami peningkatan jumlah kasus yang di tangani pada tahun 2022 dari 371 kasus pada tahun 2021 menjadi 405 kasus. 

Dalam rangka penanganan tindak pidana korupsi, saat ini mulai diperhitungkan dampak pada perekonomian negara yang timbul, berbeda dengan sebelumnya yang hanya berfokus pada kerugian keuangan negara.

Sepanjang tahun 2022 Kejaksaan berhasil memecah rekor angka kerugian negara dan kerugian perekonomian negara mencapai Rp142 triliun dalam penanganan tindak pidana korupsi.

"Memang dalam pelaksanaan tugas ada beberapa hambatan dan kendala dalam penanganan korupsi, seperti adanya perlawanan pihak ketiga kepada kejaksaan dalam upaya penyitaan dan perampasan aset, sulitnya permohonan izin untuk melakukan penggeledahan dari pengadilan, hingga semakin inovatifnya tindakan korupsi saat ini," bebernya.

Selain itu tersangka dan terpidana korupsi pada umumnya tidak mengakui perbuatannya di pengadilan sehingga penanganan kasus terbilang sangat melelahkan dan memerlukan bantuan dari banyak ahli. 

Oleh karena itu diperlukan adanya sinergi antara Kepolisian dan Kejaksaan untuk saling bertukar informasi terkait penanganan tipikor, yang terpenting bagi kami selaku penegak hukum dalam menangani tipikor adalah jangan sampai negara ini menangani korupsi dengan mengeluarkan biaya tetapi tidak mendapatkan pengembalian kerugian negara.

Editor: Sevianto

• TAGS:
• MANOKWARI
• KejatiPapuaBarat
• DrHarliSiregarSHMHum