Sidang Perdana Suap dan Gratifikasi Lukas Enembe Ditunda Sepekan

Senin, 12 Juni 2023 13:56 WITA

Card image

Sidang Perdana Lukas Enembe Ditunda Sepekan Karena Terdakwa Sakit, Senin (12/6/2023). (Foto: Satrio/MCW)

Males Baca?

 

JAKARTA - Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) menunda sidang perdana kasus dugaan suap dan gratifikasi dengan terdakwa Gubernur Papua, Lukas Enembe (LE). Sidang ditunda hingga sepekan ke depan. 

"Sidang sudah selesai dan akan dilanjutkan kembali pada Senin, 19 Juni 2023. Saudara terdakwa kembali lagi ke tahanan dan jaga kesehatan," ujar Ketua Majelis Hakim Rianto Adam Pontoh di ruang sidang Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Senin (12/6/2023).

Sedianya, sidang dengan agenda pembacaan surat dakwaan untuk terdakwa Lukas Enembe bakal kembali digelar pada Senin, (19/6/2023). Majelis Hakim mengabulkan permohonan Lukas untuk hadir langsung persidangannya di PN Jakpus. 

Adapun, sidang ditunda karena Lukas mengklaim sedang sakit pada hari ini. Oleh karenanya, majelis hakim tidak bisa melanjutkan sidang pembacaan surat dakwaan hari ini. Hakim sempat mengonfirmasi kondisi Lukas sebelum dimulai persidangan.

"Apakah saudara dalam keadaan sehat sekarang ini? Saudara terdakwa Lukas apakah saudara dalam keadaan sehat? Sehat ya?," tanya Hakim Rianto Adam Pontoh.

Lukas kemudian mengklaim sedang dalam keadaan tidak sehat atau sakit, hari ini. Ia juga mengklaim tidak bisa melanjutkan sidang perdananya hari ini. "Sakit," singkat Lukas yang dihadirkan secara virtual atau online dari ruang kunjungan Rumah Tahanan (Rutan) Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan. 

Tim Penasihat Hukum Lukas Enembe, Petrus Bala Pattyona kemudian menjelaskan bahwa kliennya saat ini sedang sakit. Tensi Lukas Enembe naik drastis pada hari ini. Hal itu, tidak memungkinkan untuk Lukas Enembe mengikuti sidang hari ini.

"Beliau dalam keadaan sakit dia sudah menjawab dua kali pak ketua," kata Petrus.

Lukas bakal didakwa atas dugaan penerimaan suap dan gratifikasi sebesar Rp46,8 miliar terkait proyek infrastruktur di Papua. Salah satu penyuap Lukas yakni, Bos PT Tabi Bangun Papua (PT TBP), Rijatono Lakka (RL).

{bbseparator}

Rijatono Lakka sendiri telah dituntut oleh tim Jaksa KK agar dihukum lima tahun penjara dan denda sebesar Rp250 juta subsider enam bulan kurungan. Jaksa KPK berkeyakinan bahwa Rijatono Lakka terbukti telah menyuap Lukas sebesar Rp35 miliar terkait proyek infrastruktur di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua tahun anggaran 2018-2021.

Diterangkan jaksa, Rijatono Lakka menyuap Lukas Enembe bersama-sama dengan Staf PT Tabi Bangun Papua dan CV Walibhu, Frederik Banne. Adapun, suap yang diberikan Rijatono Lakka kepada Lukas Enembe berbentuk uang sebesar Rp1 miliar dan pembangunan atau renovasi fisik aset-aset sebesar Rp34.429.555.850.

Berdasarkan uraian pemaparan jaksa, uang dan bantuan perbaikan aset yang diberikan Rijatono agar Lukas mengintervensi Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Papua Tahun 2018-2021 Gerius One Yoman.

Lukas diminta untuk mengintervensi Gerius supaya perusahaan-perusahaan milik Rijatono Lakka dimenangkan dalam proyek pengadaan barang dan jasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2018 sampai dengan 2021.

Menurut Jaksa, intervensi Lukas Enembe melalui Gerius One Yoman selama tahun 2018 sampai dengan 2021 berhasil membuat Rijatono Lakka memperoleh 12 proyek yang bersumber dari APBD Provinsi Papua.

Proyek tersebut di antaranya, rumah jabatan tahap I dan II; belanja modal peralatan dan pengadaan meubelair; pembangunan rumah jabatan penunjang; peningkatan jalan Entop-Hamadi dan pengadaan modular operating theater serta rehabilitasi sarana dan prasarana penunjang Paud Integrasi.

Kemudian, Peningkatan Jalan Entrop - Hamadi, Talud Venue Softball Dan Baseball Uncen; Penataan Lingkungan Venue Menembak Outdoor AURI; Pembangunan Pagar Keliling Venue Menembak AURI dan Pengaman pantai Holtekam.


Reporter: Satrio
Editor: Ady


Komentar

Berita Lainnya