mcwnews.com - Media Credible Watch

Kawal Program Pemerintah, Pangdam XVIII/Kasuari Bersinergi dengan SKK Migas

Jumat, 13 Januari 2023 06:47 WITA

Foto bereng Panglima Kodam XVIII/Kasuari Mayor Jenderal TNI Gabriel Lema dengan Kepala SKK Migas Wilayah Papua & Maluku, Subagyo beserta jajarannya, Kamis, (12/1/2023). (Foto: Humas SKK Migas)

Males Baca?

SORONG - Panglima Kodam XVIII/Kasuari Mayor Jenderal TNI Gabriel Lema melakukan penanda tanganan kesepakatan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) di Kota Sorong.

Perjanjian kerja sama dengan SKK Migas ini merupakan tindak lanjut arahan Panglima TNI Laksamana TNI H Yudo Margono selama kunjungannya di Papua Barat dan Papua Barat Daya.

Yaitu agar jajaran TNI bersama Polri mengawal seluruh program strategis pemerintah pusat untuk merealisasi pemerataan pembangunan yang berjalan aman dan lancar di Bumi Kasuari.

Selian itu, pelaksanaan penanda tanganan kesepakatan PKS Non Pengamanan dalam mendukung Program Pengembangan Masyarakat (PPM) bidang infrastruktur dan kesehatan, difokuskan pada pembuatan sumur air bersih untuk mengurangi angka stunting dalam pembinaan teritorial oleh Kodam.

Kepala SKK Migas Wilayah Papua & Maluku, Subagyo dalam kesempatan itu menyampaikan bahwa apa yang dilakukan merupakan buah dari hasil kerja sama, melalui komunikasi, koordinasi dan kolaborasi yang selama ini telah dilakukan SKK Migas bersama Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) di wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya.

"Hingga kemudian menghasilkan sebuah komitmen bersama jajaran Kodam XVIII/Kasuari. Ini merupakan Perjanjian Kerja Sama Non Pengamanan pertama yang dimiliki antara SKK Migas dan pihak TNI di seluruh wilayah Republik Indonesia," kata Subagyo, Jumat (13/1/2023).

Ia menambahkan, seirama dengan fungsi TNI yakni menjaga kedaulatan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, SKK Migas sebagai institusi pemerintah juga dibebankan tugas oleh pemerintah Republik Indonesia.

{bbseparator}

Di mana untuk menghadirkan kedaulatan energi sebagai modal dasar pemerataan perekonomian Indonesia, dengan targetnya untuk meningkatkan produksi minyak mentah hingga 1 juta BOPD dan gas bumi 12 BSCFD pada tahun 2030.

Dijelaskan, bentuk wujud praktis dari kerja sama kegiatan sosial yang dilakukan dalam PKS Non Pengamanan adalah mewujudkan dukungan nyata tersedianya sarana air bersih dan penyuluhan kesehatan bagi masyarakat dengan tujuan untuk mengurangi angka stunting.

"Hal ini dilakukan bersama seluruh pemangku kepentingan, sekaligus dalam upaya untuk menjamin keamanan dan kelancaran operasional KKKS di daerah. Sehingga diharapkan dapat menghasilkan penemuan lapangan migas baru dari hasil kegiatan eksplorasi migas yang bersifat “High Risk High Return”," tegasnya.

Dalam kesempatan yang sama Pangdam XVIII/Kasuari, Mayjen TNI Gabriel Lema menyampaikan terima kasih kepada SKK Migas baik Deputi Dukungan Bisnis maupun SKK Migas di wilayah Papua dan Maluku atas proses sinergi dan saling berkolaborasi di daerah.

Sehingga dapat memaknai dan mengimplementasikan kebijakan pemerintah pusat melalui penanda tanganan kesepakatan PKS.

{bbseparator}

"Untuk menjawab tantangan di lapangan, perlu memaknai filosofi bahwa sesuatu pekerjaan yang baik tidak dimulai dengan instan, tetapi matang dalam berproses dan saling menyempurnakan, hingga proses hari ini dapat terjadi," ujar Gabriel Lema.

Dirinya juga menegaskan bahwa PKS non keamanan inilah yang menjadi roh dari keamanan yang sejati, karena secara fisik tidak terlihat tetapi membangun kehidupan berbangsa dan bernegara.

"Kita bersama terus mengupayakan peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat menjadi lebih baik," tutur Pangdam.

Ditambahkan, dengan dukungan sinergi pembinaan teritorial ketahanan wilayah yang melibatkan masyarakat melalui Program Pengembangan Masyarakat (PPM) di setiap wilayah Korem dan Kodim, akan meminimalisir gangguan keamanan.

"Dengan demikian citra positif investasi dalam mewujudkan kemandirian energi bangsa, dengan kelancaran operasional industri Hulu Migas di Papua Barat dan Papua Barat Daya akan terjaga," tegasnya.

Editor: Sevianto