Masih Ada Raport Merah Pendidikan di Keerom, BPMP, Pemda dan DPRD Rapatkan Barisan bahas Strategi

Rabu, 05 Juli 2023 08:10 WITA

Kepala BPMP Papua Dr. Junus Simangunsong menyerahkan cenderamata kepada Ketua DPRD Kabupaten Keerom Bambang Mujiono setelah sesi Rasa Papeda di Holtekam, Selasa (4/7/2023). (Foto: Edy/MCW)

Males Baca? 🔊 Baca Berita!

 

JAYAPURA - Balai Penjamin Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Papua menggelar Rapat Santai Pendampingan dan Advokasi Pemerintah Daerah (Rasa Papeda) bersama Pemda Kabupaten Keerom dan DPRD Kabupaten Keerom. Selasa (4/7/2023).

Pemda Kabupaten Keerom diwakili oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Keerom, Bappeda Kabupaten Keerom dan juga para pengawas di Kabupaten Keerom. Sementara pihak DPRD Kabupaten Keerom dihadiri oleh Ketua DPRD Bambang Mujiono.

Turut hadir juga Pengurus Ikatan Guru Indonesia (IGI) Provinsi Papua Since dan IGI Kabupaten Keerom Minarsih.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Keerom Stenly Moningka dalam kegiatan tersebut mengaku indikator pendidikan di Kabupaten Keerom masih ada yang berwarna Merah. Yang artinya masih butuh perbaikan pada mutu pendidikan, sehingga menjadi komitmen bersama antara Dinas Pendidikan, Bapedda dan DPRD Kabupaten Keerom untuk memperbaiki mutu pendidikan diwilayah itu.

"Kami berkomitmen bersama untuk memperbaiki pendidikan di Kabupaten Keerom, termasuk juga dengan Merdeka belajar. Ini akan kita sukseskan bersama dengan dukungan pembiayaan. Keikutsertaan DPR dan Bappeda dalam program ini penting," ucap Stenly.

Diakuinya, raport merah sebagai indikasi belum optimalnya mutu pendidikan di Kabupaten Keerom atas belum meratanya tenaga didik diwilayah itu, utamanya pada sekolah-sekolah yang berbatasan dengan Papua New Guinea (PNG).

"Tenaga guru kita cukup namun pemerataan ini yang belum maksimal. Sehingga kami sementara melakukan pemerataan itu. Ini memang ranah GTK (Guru dan Tenaga Kependidikan, red) supaya bisa merata hingga daerah perbatasan," katanya.

Ketua DPRD Kabupaten Keerom Bambang Mujiono ditempat yang sama mengaku pihaknya siap membuat regulasi sebagai dasar hukum untuk program perbaikan mutu pendidikan di Kabupaten Keerom.

"Kami dari DPR sesuai tupoksi kami mengingikan adanya payung regulasi, karena program pendidikan ini jangka panjang untuk masa depan anak-anak kita. Sehingga regulasi itu penting untuk acuan penganggarannya," kata Bambang.

• TAGS:
• JAYAPURA