Memajukan Pembangunan Papua, KPK Gencar Lakukan Pencegahan Korupsi

Selasa, 14 Juni 2022 18:06 WITA

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron

MCWNEWS.COM, MANOKWARI- Untuk mendukung kemajuan pembangunan di wilayah Papua, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan berbagai upaya pencegahan tindak pidana korupsi. Hal ini penting mengingat korupsi ialah salah satu faktor utama penghambat kemajuan pembangunan suatu daerah.

Akibat korupsi, biaya pembangunan menjadi membengkak dan kualitas hasilnya tidak maksimal. Padahal manfaat utama dari pembangunan adalah semaksimal mungkin untuk mensejehterakan masyarakatnya.

Mulai dari pendekatan edukasi bagi masyarakat, KPK mengajak generasi penerus khususnya mahasiswa Papua untuk terus belajar dengan baik. Dalam kuliah umum pendidikan antikorupsi bagi mahasiswa Universitas Papua pada Jumat (10/6), Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menitipkan pesan bahwa dunia pendidikan merupakan tempat menyemai kader bangsa.

“Baik dari sisi kompetensi maupun Integritas, kedua poin tersebut harus berjalan beriringan karena jika hanya salah satu saja maka akan menimbulkan sikap korup ketika menduduki sebuah jabatan tertentu,” kata Ghufron.

Selain itu, KPK melalui kegiatan koordinasi dan supervisi secara kontinyu melakukan pendampingan kepada pemerintah daerah, mulai dari pengadaan barang dan jasa, perizinan, serta pengelolaan keuangan daerah.

Di Papua, KPK telah melakukan serangkaian kegiatan pencegahan korupsi. Seperti, kegiatan Rapat Koordinasi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi se-Provinsi Papua Barat, yang digelar di Manokwari, pada Selasa (7/6).  Dalam kegiatan tersebut, KPK meminta kepala daerah melakukan pembangunan, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawabannya secara bersih dan menghindari praktik-praktik korupsi.

Apalagi, Papua merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki kekayaan alam melimpah. Maka dengan pembangunan yang berkualitas akan memberikan dampak signifikan bagi kesejahteraan masyarakat.

Setiap kepala daerah wajib memiliki integritas agar tidak melakukan pemufakatan jahat dengan pihak tertentu dalam proses pembangunan di Papua. Hal ini juga sebagai komitmen para pemimpin dalam menjalankan amanah rakyat.

Di sektor pariwisata, KPK pun telah menggelar rapat koordinasi dengan para pemangku kepentingan terkait. Kajian Direktorat Monitoring KPK menemukan potensi korupsi dalam rangkaian bisnis proses pengelolaan dana hibah yakni pada aspek perencanaannya.

• TAGS:
• Wakil Ketua KPK
• Nurul Ghufron
• Pencegahan Korupsi
• Papua