Mantan Hakim MK Dewa Palguna Duga Ada Pihak Berbohong di Kasus Dana SPI Unud 

Selasa, 28 Maret 2023 12:50 WITA

Card image

Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi, Dr. I Dewa Gede Palguna, SH, M.hum saat Wawancara dengan Wartawan Terkait Kasus Dana SPI Unud, Selasa (28/3/2023). (Foto: Ngurah/mcw)

Males Baca?

 

DENPASAR - Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi, Dr. I Dewa Gede Palguna, SH, M.hum merasa heran dan mempertanyakan kerugian negara dalam perkara dana Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) mahasiswa baru seleksi Jalur Mandiri Universitas Udayana Tahun 2018-2022.

Terlebih Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali melontarkan angka kerugian negara dalam kasus yang menyeret Rektor Universitas Udayana (Unud) Prof Nyoman Gde Antara ini hingga melampaui Rp300 miliar.

"Bagaimana cara menghitungnya, apa itu uang negara, apa itu kerugian keuangan negara dan siapa yang boleh menghitung kerugian keuangan negara. Apakah boleh keuangan negara diperkirakan, dikira-kirakan," ujarnya kepada awak media di Denpasar, Selasa (28/3/2023).

"Kalau boleh, siapa yang boleh melaksanakan, dan itu kan harus jelas. Ini yang selama ini tidak terjadi. Pemberitaan yang seimbang itu sangat penting," sambungnya.

Palguna menilai status tersangka yang disandang Rektor Unud, secara otomatis menggugurkan 5 audit lembaga/instansi sebelumnya telah menyatakan tak ada masalah terkait keuangan di kampus negeri terbesar dan tertua di Bali ini.

Hal ini dapat diartikan pula bahwa audit yang dilakukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia, Inspektorat Dikti, Satuan Pengawas Internal, dan Akuntan Publik, dibantah Kepala Kejaksaan Tinggi Bali yang saat itu dijabat Ade T Sutiawarman.

Dirinya merasa heran karena objek yang sama dan diselidiki oleh banyak pihak, namun menghasilkan kesimpulan yang berbeda. Sehingga ia menduga ada sesuatu yang salah. 

"Ibaratnya begini, jika terhadap satu fakta ada dua orang yang memberikan keterangan berbeda, salah satunya pasti berbohong. Nah, siapa yang sekarang berbohong, inilah yang harus dibuktikan oleh hukum," ujarnya.

Untuk mendudukkan kembali kasus ini pada prosedurnya yang benar, Palguna mengajak semua pihak mengedepankan asas praduga tak bersalah.


Halaman :

Komentar

Berita Lainnya