Menteri Basuki: SPI Menjadi Kunci Peningkatan Kinerja Berintegritas

Rabu, 20 Maret 2024 12:56 WITA

Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, menyatakan komitmennya untuk meningkatkan akuntabilitas belanja anggaran guna mendukung pembangunan infrastruktur berkualitas yang mampu memacu pertumbuhan ekonomi serta meratakan hasil pembangunan, Rabu (20/3/2024).

JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tidak main-main dalam menindaklanjuti hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, dengan tegas menyatakan komitmennya untuk meningkatkan akuntabilitas belanja anggaran guna mendukung pembangunan infrastruktur berkualitas yang mampu memacu pertumbuhan ekonomi serta meratakan hasil pembangunan.

Dalam Diseminasi Hasil SPI Kementerian PUPR Tahun 2023, Basuki menyoroti kenaikan skor SPI menjadi 74,21, melampaui angka tahun sebelumnya (73,59) dan melampaui rata-rata nasional (70,97). Ini bukan hanya sekadar angka, tetapi menjadi indikator penting dalam menilai efektivitas upaya pencegahan korupsi di seluruh jajaran kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Tanah Air.

"Jadikan SPI ini sebagai alat untuk meningkatkan kinerja kita dalam mencegah korupsi," ujarnya dengan tegas di ruang Serbaguna Kementerian PUPR pada Selasa (19/3/2024).

Basuki pun mengajak seluruh unit organisasi untuk berkomitmen dalam menindaklanjuti rekomendasi KPK, dengan perbaikan tata kelola dan penguatan budaya integritas. Hal ini, menurutnya, akan membentuk reputasi PUPR sebagai kementerian yang berintegritas dan melayani masyarakat.

Namun, bagi Basuki, pembangunan infrastruktur bukanlah satu-satunya warisan yang ingin ia tinggalkan. "Lebih dari itu, saya ingin Kementerian PUPR menjadi organisasi yang kredibel dan dipercaya, dengan orang-orang yang berintegritas dan kompeten," tegasnya, menunjukkan ambisi besar untuk meningkatkan tata kelola organisasi.

Pahala Nainggolan, Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK, menyampaikan pentingnya penilaian integritas untuk efisiensi sumber daya dan perbaikan terintegrasi. Menurutnya, kenaikan indeks pada tahun 2023 merupakan hasil dari berbagai upaya koreksi yang diterapkan.

Acara tersebut juga dihadiri oleh para pejabat tinggi Kementerian PUPR, termasuk Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Mohammad Zainal Fatah, Inspektur Jenderal T. Iskandar, Direktur Jenderal (Dirjen) Cipta Karya Diana Kusumastuti, Dirjen Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto, Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Yudha Mediawan, serta para Pimpinan Tinggi Pratama di Kementerian PUPR.

Dalam kesempatan itu, Menteri Basuki menegaskan Kementerian PUPR tidak ingin meninggalkan warisan hanya berupa infrastruktur, melainkan tata kelola organisasi yang lebih baik. 

“Kalau nanti saya pensiun, saya ingin meninggalkan Kementerian PUPR tidak hanya sebagai kementerian yang membangun infrastruktur jalan tol, bendungan, dan bangunan. Lebih dari itu, saya ingin Kementerian PUPR menjadi organisasi yang kredibel dan dipercaya dengan orang-orang yang berintegritas dan kompeten,” ungkap Menteri Basuki. 

Editor: Lan

• TAGS:
• JAKARTA
• PUPR
• KPK
• SPI
• Basuki Hadimuljono