Polemik Pj Gubernur Papua Barat, Masyarakat Diimbau Pahami Aturan 

Selasa, 28 Mei 2024 21:02 WITA

Foto Ilustrasi

MANOKWARI -  Menyikapi pro dan kontra terkait pengangkatan Penjabat Gubernur Papua Barat oleh Pemerintah Pusat, Kuasa Hukum Gubernur Papua Barat Heriyanto mengimbau masyarakat untuk memahami aturan pengangkatan Penjabat Gubernur.

Heriyanto mengatakan, masyarakat perlu memahami bahwa pengangkatan Penjabat Gubernur diatur dalam Pasal 201 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Pasal ini kemudian ditafsirkan secara konstitusional oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 15/PUU/2022.

"Berdasarkan putusan MK tersebut, maka pengangkatan Penjabat Gubernur harus dilakukan melalui prosedur dan mekanisme yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2023," kata Heriyanto dalam keterangan persnya, Selasa (31/10/2023).

Baca juga:
target="_blank" title="Jaksa Tuntut Terdakwa Korupsi BTS BAKTI 15 Tahun Penjara">Jaksa Tuntut Terdakwa Korupsi BTS BAKTI 15 Tahun Penjara

Heriyanto juga menegaskan bahwa Penjabat Gubernur yang terpilih telah melalui proses seleksi yang ketat. Seleksi ini dilakukan oleh Tim Penilai Akhir yang terdiri dari menteri-menteri dari lintas sektor.

"Jadi, penunjukan Penjabat Gubernur bukan keputusan atau keinginan Bapak Paulus Waterpauw. Ini adalah keputusan Presiden RI berdasarkan hasil seleksi yang dilakukan oleh Tim Penilai Akhir," tegas Heriyanto.

Editor: Lan

• TAG:
• Pengangkatan
• PenjabatGubernur
• PapuaBarat