Saifuddin Kasim Klarifikasi Statemen Masyarakat di Medsos Terkait Dermaga Tofoi

Minggu, 24 Juli 2022 18:08 WITA

Card image

Kepala Bidang Perhubungan Laut dan Udara pada Dinas Perhubungan Kabupaten Teluk Bintuni, Saifuddin Kasim

Males Baca?

 

MCWNEWS.COM, BINTUNI - Kepala Bidang Perhubungan Laut dan Udara pada Dinas Perhubungan Kabupaten Teluk Bintuni, Saifuddin Kasim mengklarifikasi pernyataan pengguna media sosial seperti di grup Facebook dan WhatsApp. 

Saifuddin kepada media ini mengatakan, terkait pemberitaan tanggal 30 Juni 2022 dengan judul “Lagi Proyek Mangkrak Senilai 56 M, dan Dishub Teluk Bintuni Janji Pekerjaan Rampung 100 % di Tahun 2022”, dirinya perlu melakukan klarifikasi dan meluruskan.

Hal ini agar presepsi di masyarakat tidak disalahartikan atau dimaknai ada pelanggaran hukum yang diakibatkan oleh program pemerintah sesuai Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terkait dengan pelayanan transportasi yang baik, lancar, aman dan nyaman.

Serta terealisasinya konektifitas antar moda transportasi (Laut, Udara dan Darat) di Papua Barat khususnya di Kabupaten Teluk Bintuni untuk menunjang kelancaran pembangunan di segala sektor.

"Yang tentunya akan berdampak kepada perkembangan ekonomi dan muaranya kepada kesejahteraan masyarakat lebih terkhusus menyentuh ke pelayanan masyarakat Asli Papua (OAP)," ujarnya, Minggu (24/7/2022).

Ia menerangkan, saat dimulainya pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Tofoi yang dengan peletakan batu pertama dan pemancangan dengan disaksikan Wakil Bupati Teluk Bintuni tahun 2020, dengan harapan agar tetap tersedia dana pembangunan sesuai perencanaan dengan skema bertahap yaitu 3 Tahap dan diprediksi selesai tahun 2022.

Namun di luar kendali, terjadi pandemi Covid-19 yang dialami hampir seluruh negara di dunia tak terkecuali Indonesia, yang tentunya berimbas terhadap penyediaan keuangan negara, di mana untuk mengendalikannya membutuhkan dana yang tidak sedikit.

{bbseparator}

Hal inilah yang mengakibatkan penyediaan keuangan daerah Kabupaten Teluk Bintuni juga terdampak dan dengan sangat terpaksa pembangunan pelabuhan penyeberangan itupun dihentikan untuk sementara waktu.

"Mudah-mudahan di tahun ini melalui APBD-Perubahan Dishub Kabupaten Teluk Bintuni bisa mendapatkan alokasi anggaran untuk menyelesaikan pembangunan pelabuhan melalui skema pekerjaan multi years, tentu dengan persetujuan eksekutif dan legeslatif," jelasnya.

Ditambahkan, besaran anggaran pembangunan infrastuktur menyesuaikan eskalasi harga material di pasaran khususnya harga bahan baku pabrikan, sehingga semakin lama dibiarkan akan mengakibatkan peningkatan pembiayaan dan sudah barang tentu juga mempengaruhi umur kontruksi.

Ia berharap melalui pihak penentu kebijakan di daerah ini bisa segera direalisasikan untuk menyelesaikan pembangunan pelabuhan agar asas manfaat dapat segera dirasakan oleh pengguna jasa transportasi.

Ditambahkan, dengan informasi ini pihaknya meminta agar semua pihak bisa memahami kondisi sebenarnya. Ia juga menegaskan bahwa tidak ada kegiatan pada OPD Dishub yang mangkrak, melaikan tertunda diakibatkan kondisi keuangan daerah dalam keadaan sulit.

"Mohon do’a dan dukungan semua pihak agar kami bisa meyelesaikan dan merealisasikan semua tupoksi kami sesuai Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Teluk Bintuni, baik itu sektor transportasi laut, udara dan darat," tegasnya. (hs)


Komentar

Berita Lainnya