Pengusutan Dugaan Korupsi Pengadaan Pesawat oleh Pemda Mimika Tuai Apresiasi

Kamis, 01 September 2022 18:06 WITA

Card image

Ketua Forum Peduli Mimika, Nalio Jangkup

Males Baca?

 

MCWNEWS.COM, JAYAPURA - Penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi atas pengadaan dua unit pesawat masing-masing jenis Cessna Grand Caravan C -208 EX dan Helikopter Airbus H-125 oleh Pemerintah Daerah Mimika menuai apresiasi. Salah satunya, dari pilot asli Amugme Mimika, Nalio Jangkup.

Nalio memberikan apresiasi tinggi atas keseriusan Kejaksaan Tinggi Papua dalam menangani kasus tersebut. Diketahui, Kejati Provinsi Papua saat ini sedang melakukan penyidikan atas dugaan korupsi pengadaan dua pesawat oleh Pemda Mimika.

"Laporan kami telah diterima oleh Kejati Papua dan Polda Papua, sehingga kasus ini sudah dinaikkan seterusnya ke Penyidikan. Kami sangat mengapresiasi karena ini menyangkut uang rakyat," kata Nalio, Kamis (1/9/2022).

Selain sebagai Pilot yang mengetahui persis prihal pengadaan pesawat dan Helikopter yang dimaksud, Nalio yang juga Ketua Forum Peduli Mimika (FPM) mengaku ada beberapa hal yang membuat pengadaan dua pesawat milik Pemda Mimika sarat penyelewengan.

"Pertama adalah soal lelang pesawat itu. Jadi ini dilakukan tahun 2016 lalu oleh mantan Kadis Perhubungan Mimika, namun kemudian beliau menunjuk istrinya untuk terlibat dalam proses itu, dan kemudian ditunjuklah Dirut Asian One Air yang juga keluarga istri mantan Kadishub. Dalam hal ini telah terjadi penyalahgunaan wewenang dan terjadi pemufakatan jahat," jelas Nalio.

Dikatakan, langkah Kejati dalam mengungkap dan membuat terang persoalan ini sangatlah tepat, pasalnya Pemda malah dirugikan pada pengadaan dua Pesawat tersebut.

{bbseparator}

 

"Pemda sudah gelintorkan dana Rl. Rp85 Miliar, dan itu untuk beli pesawat dan Helikopter itu secara Cash, yaitu sekitar Rp35 Miliar untuk Caravan dan Rp45 miliar beli Helikopter, namun rupanya Pemda juga  ditipu, yang terjadi ternyata digunakan sistem lising dengan Asian One Air," ucapnya.

"Pemda mengalami kerugian sebesar Rp21 Miliar karena hasil operasional dari PT. Asian One Air selama ini belum dibayarkan. Sudah pengadaan macet, rugi lagi," jelasnya.

Diinya menduga adanya tindak kasus Korupsi dan penipuan pada kasus tersebut, sehingga sangat tepat jika kasus ini ditangani Kejaksaan Tinggi dan Polda Papua.

Selanjutnya adalah peruntukan, niat baik Pemerintah Daerah yang membeli dua pesawat tersebut adalah untuk melayani masyarakat di pelosok-pelosok di Mimika. Namun sayangnya, sejak proyek ini dilakukan sejak 2015 hingga saat ini apa yang mennjadi harapan masyarakat sirna. Malah, Pemda melakukan sewa terhadap satu buah Helikopter untuk Dinas Kesehatan.

"Ironis memang, saat keinginan memiliki pesawat sendiri, lalu didanai APBD murni untuk melayani masyarakat malah mandeg, tambah lagi Pemda sekarang malah menyewa pesawat untuk pelayanan kesehatan," ucapnya. 

"Kasus ini memang penting dan harus segera diproses hukum, karena dana segitu besar namun maksud dan tujuannya belum ada. saya orang Amugme, sekaligus saya adalah Pilot sangat prihatin dengan kondisi ini. Pihak-pihak ini harus bertanggungjawab atas kasus ini," sambungnya. (dy)


Komentar

Berita Lainnya