Sidang Paripurna, DPRD Teluk Bintuni Setujui Sejumlah Perda yang Diusulkan

Minggu, 11 Desember 2022 08:10 WITA

Card image

Wajah Bintuni, Jln. Raya Bintuni Kali Kodok, Kelurahan Bintuni Timur, Distrik Bintuni. Foto:Haiser/mcw)

Males Baca?

(11). Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), (12). Persetujuan Bangunan Gedung, (13). Perubahan Perda Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RT/RW) Kabupaten Teluk Bintuni tahun 2012-2032, (14). Perubahan Perda nomor 7 tahun 2016 tentang pembentukan dan sususan perangkat daerah Kabupaten Teluk Bintuni, (15). Perubahan Perda Nomor 1 tahun 2019 tentang Pengakuan dan Perling Masyarakat Hukum Adat.

(16). Perubahan Perda Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Se Daya Alam Minyak Bumi dan Gas Kabupaten Teluk Bintuni, (17). Perusda Angkutan Masyarakat Bintuni, (18). Perubahan Perda Nomor 2 Tahun 2006 tentang Lambang Daerah Kabupaten T Bintuni, (19). Perubahan Perda Nomor 7 Tahun 20 tentang Penyertaan Modal Bagi Perusaha Daerah Bintuni Maju Mandiri, (20). Tarif Jasa Bongkar Muat Pelabuhan Kabupaten Teluk Bintuni.

(21). Penyelenggaraan Penanaman Modal Usaha, 22). Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kabupater Teluk Bintuni, (23). Pengembangan ekonomi lokal berbasis klaster di Kabupaten Teluk Bintuni, (24). Penataan dan pengembangan ekonomi kreatif di Kabupaten Teluk Bintuni, (25). Penanggulangn Kemiskinan di Kabupaten Teluk Bintuni, (26). Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Kecil di Kabupaten Teluk Bintuni, (27) Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

Sementara Bupati Teluk Bintuni Petrus Kasihiw dalam sambutannya menyampaikan, rapat paripurna telah melakukan satu tahapan penting dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang merupakan amanat konstitusi.

Yaitu menetapkan Propemperda berasal dari eksekutif maupun legislatif melalui keputusan DPRD Kabupaten Teluk Bintuni.

"Propemperda merupakan tahap awal dalam pembentukan regulasi di daerah yang harus dikawal dengan melakukan sinergitas bersama antara perangkat daerah, DPRD dan seluruh stakeholder," tuturnya.


Halaman :

Komentar

Berita Lainnya